 |
|
Sumber: Humpro Sulteng
|
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng)
mengharapkan Lembaga Komando Satuan Tugas, Gabungan dan Paduan (Kogasgabpad)
Kebencanaan perlu diformalkan.
mengharapkan Lembaga Komando Satuan Tugas, Gabungan dan Paduan (Kogasgabpad)
Kebencanaan perlu diformalkan.
Sekdaprov Sulteng, Hidayat Lamakarate
menyampaikan, agar Pemprov bisa mendukung Kogasgabpad termasuk pendanaan,
lembaga tersebut harus diformalkan. Itu sesuai ketentuan yang berlaku.
menyampaikan, agar Pemprov bisa mendukung Kogasgabpad termasuk pendanaan,
lembaga tersebut harus diformalkan. Itu sesuai ketentuan yang berlaku.
“Karena masih kondisi darurat, sehingga
Pemprov dapat memberikan dukungan dalam kegiatan operasi. Kami juga harapkan
Kogasgabpad dapat segera diformalkan,” katanya, Selasa (23/4/2019).
Pemprov dapat memberikan dukungan dalam kegiatan operasi. Kami juga harapkan
Kogasgabpad dapat segera diformalkan,” katanya, Selasa (23/4/2019).
Dirinya juga berterimakasih kepada Kogasgabpad,
yang sudah bekerja sangat cepat saat evakuasi korban bencana. Atas kehadiran
lembaga tersebut di Sulteng, juga mempercepat pemulihan keadaan masyarakat dan
pengamanan wilayah.
yang sudah bekerja sangat cepat saat evakuasi korban bencana. Atas kehadiran
lembaga tersebut di Sulteng, juga mempercepat pemulihan keadaan masyarakat dan
pengamanan wilayah.
“Kami sangat bersyukur dan berterimakasih kepada
Kogasgabpad,” ungkap Hidayat.
Kogasgabpad,” ungkap Hidayat.
Dia juga menyampaikan, koordinasi yang dilakukan
antara Pemprov dan Kogasgabpad selama ini berjalan dengan baik. Karena,
dilakukan rapat koordinasi dua kali dalam sehari, yaitu pagi dan malam.
antara Pemprov dan Kogasgabpad selama ini berjalan dengan baik. Karena,
dilakukan rapat koordinasi dua kali dalam sehari, yaitu pagi dan malam.
“Makanya, penananganan bencana yang saat ini
dilakukan, telah masuk pada tahapan persiapan hunian sementara (Huntara)
masyarakat. Baik Huntara dibangun PUPR sebanyak 699 unit dan juga Huntara yang
dibantu NGO,” jelasnya.
dilakukan, telah masuk pada tahapan persiapan hunian sementara (Huntara)
masyarakat. Baik Huntara dibangun PUPR sebanyak 699 unit dan juga Huntara yang
dibantu NGO,” jelasnya.
Ketua rombongan Staf Ahli Panglima TNI, Brigjen
TNI Darlan Harahap, menyampaikan maksud kunjungan tim untuk mengetahui sejauh
mana fungsi Kogasgabpad dalam penanganan bencana yang terjadi.
TNI Darlan Harahap, menyampaikan maksud kunjungan tim untuk mengetahui sejauh
mana fungsi Kogasgabpad dalam penanganan bencana yang terjadi.
“Karena Kogasgabpad dibentuk, untuk penanganan
dampak bencana Lombok dan Sulawesi Tengah. Sehingga, perlu dievaluasi
kegiatannya dan apakah efektif melakukan konsolidasi serta koordinasi dengan
pemerintah daerah. Kemudian, sudah sejauh mana pelaksanaan penanganan dampak
bencana di Sulteng,” terangnya.
dampak bencana Lombok dan Sulawesi Tengah. Sehingga, perlu dievaluasi
kegiatannya dan apakah efektif melakukan konsolidasi serta koordinasi dengan
pemerintah daerah. Kemudian, sudah sejauh mana pelaksanaan penanganan dampak
bencana di Sulteng,” terangnya.
Darlan Harahap juga menyampaikan, pembentukan Kogasgabpad
dari segi pembiayaan melalui BNPB dan daerah. Dari sisi operasional akan
dipertanggungjawabkan kepada Panglima TNI.
dari segi pembiayaan melalui BNPB dan daerah. Dari sisi operasional akan
dipertanggungjawabkan kepada Panglima TNI.
“Sehingga memang perlu diformalkan fungsi
Kogasgabpad ini. Kami juga mengapresiasi kinerja yang dilakukan, terkait
penanganan dampak bencana di Sulteng,” pungkasnya. **
Kogasgabpad ini. Kami juga mengapresiasi kinerja yang dilakukan, terkait
penanganan dampak bencana di Sulteng,” pungkasnya. **
