 |
|
Sumber: Humpro Sulteng
|
PEMERINTAH Prancis memberikan bantuah hibah kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah senilai 1 juta euro atau sekitar Rp 16 miliar. Bantuan itu diperuntukan
bagi penanaman mangrove di pesisir Teluk Palu serta pemulihan ekonomi nelayan
pascagempa bumi, tsunami dan likuifaksi.
Tengah senilai 1 juta euro atau sekitar Rp 16 miliar. Bantuan itu diperuntukan
bagi penanaman mangrove di pesisir Teluk Palu serta pemulihan ekonomi nelayan
pascagempa bumi, tsunami dan likuifaksi.
Bantuan dilakukan dalam bentuk penandatanganan kerja sama dua NGO asal
Prancis dan Indonesia yang akan melaksanakan proyek bantuan Prancis itu di
Kantor Gubernur Sulteng di Palu, Selasa (7/5/2019).
Prancis dan Indonesia yang akan melaksanakan proyek bantuan Prancis itu di
Kantor Gubernur Sulteng di Palu, Selasa (7/5/2019).
Penandatangan itu disaksikan Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola
dan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Jean Charles Berthonnet, serta anggota
Parlemen Prancis Anne Genetet.
dan Duta Besar Prancis untuk Indonesia Jean Charles Berthonnet, serta anggota
Parlemen Prancis Anne Genetet.
“Dana sebesar itu untuk penanaman mangrove di sepanjang Teluk Palu
serta bantuan bagi nelayan sebanyak 650 unit perahu. Tujuannya untuk
pemberdayaan ekonomi nelayan,” kata Duta Besar Prancis, Jean Charles
Berthonnet.
serta bantuan bagi nelayan sebanyak 650 unit perahu. Tujuannya untuk
pemberdayaan ekonomi nelayan,” kata Duta Besar Prancis, Jean Charles
Berthonnet.
Jean Charles Berthonnet, mengaku, bangga datang kembali ke Palu untuk
melihat kondisi masyarakat pasca gempa. Pemerintah Prancis sendiri ikut
memberikan bantuan untuk pemulihan ekonomi warga serta pembangunan kota
berbasis ekologi.
melihat kondisi masyarakat pasca gempa. Pemerintah Prancis sendiri ikut
memberikan bantuan untuk pemulihan ekonomi warga serta pembangunan kota
berbasis ekologi.
Sebelumnya, jelasnya, pemerintah Prancis sudah memberikan bantuan air
bersih untuk masyarakat.
bersih untuk masyarakat.
Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, mengatakan penanaman
mangrove dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, memang menjadi fokus pemerintah
saat ini. Pemerintah katanya akan memonitor agar bantuan tidak tumpang tindih
dengan kegiatan rencana aksi yang akan dilakukan pemerintah.
mangrove dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, memang menjadi fokus pemerintah
saat ini. Pemerintah katanya akan memonitor agar bantuan tidak tumpang tindih
dengan kegiatan rencana aksi yang akan dilakukan pemerintah.
“Kami harap ke depan Pemerintah Prancis bisa membantu perumahan untuk
masyarakat nelayan,” kata Longki Djanggola.
masyarakat nelayan,” kata Longki Djanggola.
Menurut Longki, bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan akan diserahkan
langsung kepada masyarakat berdasarkan kajian dan observasi yang sudah
dilakukan NGO Prancis.**
langsung kepada masyarakat berdasarkan kajian dan observasi yang sudah
dilakukan NGO Prancis.**
