ADA APA DI MUSPIDA SULTENG

  • Whatsapp

Catatan Pinggir
Oleh: Andono Wibisono
MUSYAWARAH Pimpinan Daerah lazim disebut Muspida, adalah sebuah lembaga
yang di dalamnya terdiri dari seluruhnya adalah pejabat daerah. Mulai dari
gubernur, bupati/walikota, Kapolda, Kapolres, Danrem, Dandim, Kajati, Kajari,
pimpinan DPRD, hingga pimpinan kesatuan TNI/Polri dan pimpinan peradilan dalam
satu wilayah. Sesuai namanya, Muspida sangat ampuh digunakan sebagai urun
rembuk para pimpinan daerah untuk menghadapi, menangkal dan mencarikan solusi
permasalahan satu wilayah/daerah.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Muspida biasanya membangun
percakapan-percakapan antar pimpinan yang sangat vital. Karena pada unsur
Muspidalah menentukan percepatan penanganan masalah, menentukan keputusan
daerah. Antar unsur anggota Muspida, yang diketuai kepala daerah itulah arah
pembangunan daerah akan cepat, tanggap dan bersinergi.

Kedatangan Gubernur Sulteng, Longki Djanggola di markas besar Polda
Sulteng, Jumat 5 Juli 2019 lalu dengan membawa laporan polisi langsung atas
dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE, yaitu penyebaran, transmisi
atas dirinya ‘foto surat kabar Mercusuar’ dengan Judul ‘Longki Djanggola
membiayai Peole Power di Sulteng’ memberi pesan bahwa ternyata ia harus datang
langsung untuk melaporkan. Tindakan Longki ini tentu disebabkan aduan awal tim
pengacaranya dan pejabat yang ditunjuknya selama 1,5 bulan belum ada titik
terang.

Gubernur pun dalam keterangan persnya pada wartawan nampak
mengungkapkan kegusarannya atas aduannya yang terkesan lamban ditangani Polda.
Bahkan, ia memberi perbandingan dengan kasus-kasus lain yang sama tetapi cepat
ditangani. Pesan kedua inilah memberikan keterangan bahwa hubungan-hubungan
unsur pimpinan daerah dalam forum Muspida patut pula menjadi pertanyaan.

Kedatangan Gubernur Longki yang demontratif pasti tidak akan terjadi
apabila hubungan di Muspida berdinamika dengan baik. Konsolidasi dan
keharmonisan antar unsur dapat terbangun apabila komunikasi dalam
permusyawaratan pimpinan daerah terjalin dengan baik. Benarkah, kasus remeh
temeh itu sebegitu pentingnya hingga muncul ke permukaan publik hingga dapat
direspon banyak tafsiran?

Sulawesi Tengah, September 2020 akan datang ada delapan kabupaten/kota
dan Pilkada gubernur menggelar pesta demokrasi. Sebuah pesta politik yang
tentunya membutuhkan kesolidan seluruh unsur pimpinan dan kemasyarakatan.
Hal-hal yang mengindikasikan keretakan, kerenggangan komunikasi antar
stakeholders di Sulteng akan sangat berbahaya dan rentan dari gangguan, ancaman
dan hambatan pembangunan politik. Ujung-ujungnya yang akan merugi adalah rakyat
Sulawesi Tengah. Sulteng Damai, tanpa kerusuhan yang dislogankan pada
peringatan Bhayangkara ke 73 tahun adalah tekad yang perlu disokong semua
pihak. Mari bersama-sama menjaga dan merawat Sulteng. **

Pos terkait

banner 580x60