Bupati Poso Tolak Damai dengan NP

  • Whatsapp

Sumber: Humas pemkab poso


Bupati Poso, Kolonel Mar (Purn.) Darmin Agustinus
Sigilipu hingga saat ini masih merasa tidak senang akibat pemberitaan subjektif
yang dilakukan Nuansa Pos. Bupati Darmin Sigilipu merasa nama baiknya sebagai
pribadi dan sebagai pimpinan daerah, telah dicemarakan dalam pemberitaan yang
dilakukan Nuansa Pos berulang-ulang lebih dari 10 edisi.

Karena
itulah, dalam sidang kedua yang digelar Dewan Pers di Gedung Dewan Pers
Jakarta, Selasa (30/7), Bupati Darmin Sigilipu atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten Poso sebagai Pengadu, melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak mau
berdamai dengan Nuansa Pos.

Bupati
Darmin Sigilipu yang diwaliki Gunawan Rubana SH, Muhardi Siregar SH, Suprianus
Kandolia SH, sebagai Kuasa Hukumnya, serta Sofyan Lawento Kuasa Hukum Bupati
Poso dari Bagian Hukum Setdakab Poso, juga Kabag Humas dan Protokoler Setda
Kabupaten Poso, Armol Songko, secara tegas menyatakan tidak mau lagi
menggunakan hak jawab, karena sudah pernah dilakukan sebelumnya.

“Jadi
pelaksanaan sidangnya terpisah. Sidang pertama itu kita diberi kesempatan untuk
memberi keterangan dan komentar. Yang pertama, kita berikan penguatan terhadap
pernyataan kita pada sidang sebelumnya. Yang kedua, kita berikan
tambahan-tambahan sesuai dengan petunjuk Pak Bupati, bahwa terdapat
kesalahan-kesalahan dalam pemberitaan dan konfirmasi, sudah kami sampaikan,”
ujar Armol Songko.

Berdasarkan
keterangannya dalam sidang Dewan Pers, Armol mengaku Pemda Poso merasa kesal
terhadap pemberitaan yang sudah 3 bulan berlangsung. “Saya sampaikan memang
sangat kesal, ini sudah tiga bulan terus berulang. Beberapa faktor lainnya juga
kami ungkapkan,” tambah Armol.

Dalam
pelaksanaan sidang kedua Dewan Pers tersebut, pihak Teradu dalam hal ini Nuansa
Pos, dihadiri Pemimpin Redaksi, Irfan Denny Pontoh.

“Setelah
keterangan kami didengarkan, dan setelah kami keluar dari ruang sidang, maka
dipanggil lah Teradu. Setelah selesai Teradu didengarkan keterangannya, kami
sebagai Pengadu di panggil kembali untuk mencocokan keterangan Teradu,” terang
Armol.

Menurutnya,
pemberitaan yang dipublikasikan Nuansa Pos, dianggap sangat mengganggu karena
memberikan pandangan dan kesan yang tidak baik. Meskipun secara umum publik
Sulawesi Tengah, sangat paham dengan karakteristik Nuansa Pos, media yang saat
ini tidak masuk dalam daftar media terverifikasi di Dewan Pers.

“Setelah
Dewan Pers melihat dan mengkaji kondisi Teradu dengan berbagai keluhan yang
kita sampaikan, Dewan Pers menawarkan kepada kita apakah mau islah alias
berdamai, atau PPR. Hanya dua itu yang ditawarkan. Tapi kami memilih, kami
tidak mau lagi duduk bersama, dengan berbagai persyaratan. Misalnya memberikan
lagi kembali hak jawab, sesuai banyaknya berita yang telah dipublikasikan. Kami
tidak mau! Kalau cuma satu minggu, mungkin kami bisa pertimbangkan, tapi ini
sudah tiga bulan. Jelas marah kita,” tandas Armol.

Apa
yang disampaikan Armol juga dipertegas oleh Gunawan Rubana. Sebagai salah satu
pengacara yang ditunjuk Bupati Poso, Darmin Sigilipu untuk mendampinginya,
Gunawan Rubana mempertegas bahwa sidang tersebut adalah pertemuan terakhir
dengan Dewan Pers terkait perkara yang sedang dihadapi kliennya, dalam hal ini
Bupati Poso.

“Intinya
tadi bahwa Dewan Pers memberikan tawaran ada dua, yang satu risalah yang kedua
pernyataan penilaian dan rekomendasi, PPR, terhadap pemberitaan yang ada. Kita
tidak masuk pada risalah, karena kalau memilih itu, akan ada poin yang
disepakati misalnya membuat hak jawab 13 kali, ada item-item lainnya lagi. Kami
tidak menunjuk ke risalah itu, tetapi kami meminta untuk di keluarkan PPR. Itu
untuk proses aduan kita,” urai Gunawan.

Sementara
untuk proses internal, dari Dewan Pers ke Pemred Nuansa Pos, menurut Gunawan
Dewan Pers melalui pimpinan sidang telah menyampaikan bahwa yang bersangkutan
akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Pemimpin Redaksi, karena tidak
memiliki standard kompetensi wartawan, dan juga belum memiliki sertifikasi
kategori utama sebagai ketentuan dari Dewan Pers.

“Oleh
karena itu, untuk sementara nanti diberhentikan sementara dari jabatannya
sebagai Pemred selama tiga bulan, sambil diberi kesempatan untuk melakukan
penjenjangan. Kami sangat memberi apresiasi kepada Dewan Pers bahwa memang
masih seperti yang kita harapkan, menjadi lembaga profesional yang tidak
melakukan keberpihakan terhadap persoalan ini. Benar-benar memegang teguh
Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, dan Kode Etik Jurnalistik,”tutur
Gunawan Rubana.

Sidang
yang digelar Dewan Pers kali ini untuk mendengarkan keterangan Pengadu dan
Teradu, kembali di pimpin Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Chaeruddin Bangun, dan
dihadiri 7 anggota Dewan Pers Lainnya, yakni Arif Zulkifli, Jamalul Insan,
Ahmad Djauhar, Agung Darmajaya, Asep Setiawan,Agus Sudibyo, dan Hassanein Rais.
Selain itu juga hadir Samsuri dan M Noeh Hatumena, tenaga ahli Komisi Pengaduan
dari Pokja Pengaduan Dewan Pers, serta Astrid dan Bagian Hukum Dewan Pers.

Dari
pelaksanaan sidang tersebut, Dewan Pers memutuskan dua opsi yang kemudian
ditawarkan kepada Pemda Poso sebagai Pengadu, yakni pertama Risalah alias
berdamai dengan ketentuan Pengadu membuat Hak Jawab sebanyak berita yang telah
diterbitkan, dan  Nuansa Pos sebagai
Teradu wajib memuat Hak Jawab tersebut. Yang kedua, Dewan Pers mengeluarkan
pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR), yang sifatnya final dan wajib
dipatuhi oleh Teradu.

Sementara
itu Dewan Pers yang dikonfirmasi, belum memberikan tanggapannya. “Mohon maaf
saya sedang sibuk. Nanti hubungi kembali, mohon maaf yah,” jawab Hendry
Chaeruddin Bangun, saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler. Usai
sidang, Hendry memang terlihat buru-buru meninggalkan ruangan, karena mesti
menghadiri suatu acara penting. ***

Pos terkait

banner 580x60