Budi Arie Setiadi selaku Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), akan menjadikan wilayah bencana di Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai salah satu prioritas kerja seratus harinya.
Bapak Budi Arie Setiadi, Ketua Projo setelah diangkat Wamendes PDTT akan menjadikan Sulteng salah satu prioritas utama kerja seratus harinya, ujar Ketua DPD Projo Sulteng, Zainal Abidin dalam jumpa pers, di Palu.
“Wawendes akan melakukan pemberdayaan desa, pemberian permodalan, kemudian bantuan koperasi dan keterlibatan Kementerian Koperasi bagi masyarakat wilayah terdampak bencana Sulteng,” ujar Dia.
“Kemendes ini kan disebut kementerian sapu jagat, semua masuk, seperti perekonomian, sosial dan seterusnya. Jadi itu menjadi program orentasi utama kita,” katanya.
Namun sebelumnya, lanjut Ketua organisasi relawan pendukung Jokowi di Sulteng itu, pihaknya akan terlebih dahulu turun ke lapangan di daerah-daerah yang terkena bencana seperti Palu, Sigi dan Donggala (Pasigala).
“Sudah dimasukan dalam program, dan kita sudah bicarakan tiga hari lalu, saya dari Jakarta ketemu sama beliau. Kata dia itu menjadi program seratus hari kerjanya. Intinya akan ada perhatian dan program khusus untuk korban dan terdampak bencana,” terangnya.
“Kemudian, secara universal seluruh Sulteng, menjadi juga program kerja Wawendes PDTT untuk mengakomodir suara dan kepentingan masyarakat kalangan bawah dan pedesaan,” pungkasnya.
Lebih lanjut,
kata Dia, terkait kondisi politik pascapelantikan Presiden/Wakil Presiden dan
para Kabinet Indonesia Maju, DPD Projo Sulteng memberi klarifikasi terkait
adanya isu-isu Projo bubar.
“Maka hari ini kami katakan, Projo tidak bubar, namun tugas Projo sudah selesai dan mundur dari kanca politik. Jadi kalaupun bubar ada mekanismenya. Jadi mohon dipahami bahwa itu beda arti Projo akan bubar, tetapi tugas Projo sudah selesai,” katanya.
Projo kata Zainal, tidak bisa lagi mendukung Joko Widodo menjadi calon Presiden dalam priode berikutnya, karena Jokowi sudah menjabat dua kali sebagai Presiden.
“Karena jelas nama organisasi kita adalah Projo, “Pro Jokowi”, sementara Jokowi sudah tidak bisa lagi memimpin diperiode ketiga. Itu yang dimaksud projo mundur dari kanca politik berikutnya,” jelasnya.
Juga kata dia, Projo tidak pernah mengatakan akan menjadi oposisi karena tidak dapat jatah menteri.
“Kemudian dengan masuknya pak Probowo masuk dalam kabinet, yang sebelum Pilpres ada kubu 01/02, menandakan berakhirnya dua kubu ini. Sekarang kita kembali kepada 03 yaitu persatuan Indonesia, dan membangun bangsa bersama,” tandasnya.
Reporter: Yohanes Clemens
