Pada pertemuan bersama kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulteng yang baru, Doni Janarto Widiantoro di kantor BPN Sulteng, Selasa (26/11/2019), Walikota Palu, Hidayat berharap agar tanah yang diberikan oleh Bupati Sigi kepada Pemerintah kota Palu, untuk dilakukan Land Consilidation atau kebijakan penataan kembali penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk pembangunan. Sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kelurahan Petobo.
Sesuai perintah Presiden ungkap Walikota Palu, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus selesai dalam jangka waktu dua tahun. Berdasarkan hal itu, lahan untuk pembangunan Huntap maupun fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya harus segera disediakan.
“Saya kira persoalan rehab rekon bukan hanya berbicara tentang lahan Huntap, namun juga ketersediaan lahan-lahan lain untuk membangun sekolah, rumah sakit, puskesmas, pasar, maupun kantor pemerintahan yang notabene berada di zona merah rawan bencana,” terangnya.
Olehnya, Wali kota Palu memohon agar kiranya BPN khususnya Kanwil BPN Sulawesi Tengah untuk tidak memperpanjang maupun mengakomodir izin lahan HGB yang sudah selesai masa berlakunya.
“Kita sudah buat masterplan di kawasan tersebut. Hal itu sudah kita masukan di tata ruang. Olehnya kita perlu duduk bersama, karena kita sementara melakukan revisi tata ruang. Saat ini dalam proses pembahasan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah,” lanjutnya.
Wali kota Palu juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kakanwil BPN Sulteng baru, dalam menyempatkan waktunya untuk sharing terkait lahan.
“Tentunya sharing-sharing ini dilakukan agar tidak ada kesalahpahaman dan tidak ada kegelisahan dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana,” jelasnya.
Reporter: Humas Pemkot Palu/Firmansyah Lawawi
