Bakal calon Walikota Palu dari Partai Hanura dalam pemaparan visi dan misinya, di kantor DPC Partai PKB Palu, Kamis (5/12/2019) akan mendorong enam aspek bagi pembangunan kota Palu kedepan. Diantaranya adalah ekonomi, sosial kependudukan, infrastruktur, layanan dasar, lingkungan, dan birokrasi.
Menurutnya, barometer keberhasilan pemerintah daerah dalam peningkatan ekonomi, diukur dari seberapa besar pendapatan daerah itu sendiri. Sehingga hal tersebut berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
Aspek sosial kependudukan ungkapnya, bagaimana cara memberdayakan masyarakat, dengan beberapa program. Diantaranya UMKM, padat karya maupun dana bantuan sosial kependudukan lainya.
Dalam hal ini, program padat karya tetap dilanjutkan, namun akan merasionalisasikan anggaran dengan se-efesien mungkin. Melakukan koreksi pola pekerjaanya.
Aspek infrastruktur lanjut Hadianto, yakni melaksanakan pembangungan extra pasca bencana alam. Seperti perbaikan jalan, pemukiman masyarakat terdampak gempa bumi, Tsunami, dan Likuefaksi. Diantaranya pembangunan gedung perkantoran pemkot Palu yang hingga saat ini, masih banyak yang belum memilik kantor sendiri.
Untuk layanan dasar, dia menjabarkan akan menyasar pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban, hingga penanggulangan narkoba dikalangan remaja.
“Untuk penanggulangan narkoba, dilakukan secara persuasif. Dimulai dari tingakat keluarga, dengan melaksanakan konseling. Karena pondasi utama untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba ditingkat remaja, berawal dari suasana kondusif di keluarga itu sendiri. Selain itu, digalakan lagi penataran P4, peningkatan pengetahuan keagamaan. Seperti mengadakan pengajian,” bebernya.
Terkait aspek lingkungan, dirinya menyoal penetapan zonasi rawan bencana di kota Palu. Menurutnya, sistim tersebut tidak efektif diberlakukan. Karena akan berdampak pada masuknya investasi ke daerah.
Negara Jepang yang nota bene rawan gempa bumi dan Tsunami kata Hadianto, tidak pernah menerapkan zona merah bagi masyarakat. Malah pembangunan begitu pesat di pesisir pantai. Pemerintah tidak melarang masyarakatnya untuk tetap bermukim di zona tersebut. Mitigasi bencana merupakan solusi terbaik dalam hal tersebut.
“Menurut Al-Quran, kerusakan di muka bumi ini, disebabkan perilaku manusia itu sendiri. Jika kita semua bersepakat untuk merubah kelakuan, meluruskan hati, berdoa bersama untuk keselamatan semua. Selain itu infrastruktur bangunanya semua tahan gempa. Memeng mahal, tapi itulah yang terbaik bagi masyarakat, ” paparnya.
Menyangkut birokrasi, Hadianto akan melakukan kondusifitas dilingkup kerja pemerintahan. Diantaranya adalah melakukan audit APBD kota Palu sebelumnya. Untuk mengetahui seberapa optimalnya sistim progres yang telah berjalan dengan baik. Setelah mengetahuinya, pemerintah bisa mengetahui potensi sumber daya manusia yang ada di lingkup kepemerintahan.
Sementara, ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Palu, Alimudin H. Ali Bau menjelaskan bahwa pemaparan visi misi bakal calon Walikota dan Wakil Walikota, telah berjalan selama dua hari, dengan delapan orang calon.
Pendaftaranya lanjut Alimudin, dimulai pada tanggal 15 hingga 21 November 2019. Hal itu merupakan peraturan dari pusat Nomor 2 tahun 2019. Delapan calon yang telah mendaftar di PKB, telah melengkapi dan memperbaiki semua berkas persayaratanya.
Setelah itu berkas mereka akan dilimpahkan ke pleno DPC dan DPW. Setelah itu akan dilanjutkan ke DPP. “Setelah itu akan dilakukan tes dan propert tes bagi calon. Untuk menentukan siapa yang bisa berkoalisi dengan PKB. Bagi bakal calon diminta sebisa mungkin untuk mendapatkan koalisi untuk membawa ke PKB, agar memdudahkan dalam koalisi, ” tegasnya.
Dalam pemaparan visi dan misi bakal calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut, juga dihadiri oleh anggota DPRD Palu. Diantaranya adalah Sekertaris DPC PKB Palu, H, Nanang, Nasir Dg Gani, dan Andris. ***
Reporter: Firmansyah Lawawi
