Palu,-Ketua Harian Satgas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ir.Dedy Permadi,CES menyampaikan, hunian tetap dibangun berdasarkan kebutuhan, bukan perencanaan. Dedy pun menyampaikan poin-poin terkait Kementerian PUPR yang menangani relokasi dari ZRB. Pemerintah daerah merupakan ujung tombak penyediaan hunian tetap dan kementerian PUPR mendukung pemerintah daerah.
Hal itu dikatakan Dedy saat rapat koordinasi tentang pemutakhiran data untuk menunjang pelaksanaan relokasi pasca bencana, yang bertempat di Balai BPJN XIV Palu, Jumat (20/3/20). Rapat itu dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), diwakili Asisten Adm. Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Sekda) Sulteng, Dr Ir Bunga Elim Somba,M.Sc juga didampingi Ketua Satgas PUPR Dr Ir.Arie Setiadi Moerwanto, Msc, selaku pimpinan rapat.
Dia menjelaskan, data hasil verifikasi dan validasi mengenai proses penyediaan hunian tetap, kementerian PUPR sudah menyelesaikan uji public, yang membutuhkan konfirmasi dari pemerintah daerah dan penetapan secara bertahap untuk penerima hunian tetap melalui SK Bupati/Walikota. Saat ini hunian tetap yang sedang dalam proses pembangunan yakni, di Duyu dan Pombewe, sebanyak 630 unit.***
Reporter: Yohanes/Humas Pemprov
