Palu,- Persoalan kelangkaan BBM yang marak terjadi belakangan ini belum mendapatkan solusi optimal. Olehnya Komisi III DPRD Sulteng melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa pihak terkait. Beberapa Saran diutarakan oleh Anggota Komisi III dan juga undangan rapat yang hadir dalam RDP ini, diantaranya Pembentukan Satgas atau Pansus dan Pengajuan Penambahan Kuota BBM.
RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi III Sonny Tandra di Ruang Rapat Baruga, Selasa (5/04/2022), membahas permasalahan Kelangkaan BBM di Sulawesi Tengah dan Mencegah Kebocoran BBM yang tidak tepat sasaran, termasuk diantaranya BBM Subsidi yang terdistrubusi kepada orang atau Perusahaan yang tidak berhak membeli BBM Subsidi.
Hadir dalam pertemuan tersebut, diantaranya Korem 132 Tadulako diwakil oleh Kasi Intel Kolonel Inf. Rakhmat S, Kapolda Sulteng diwakil Irwasda Kombes Asep a dan Agus S. dari Wadir Krimsus, Sedangkan dari Pertamina Diwakil Oleh Rizal Julianti dan Wira Setyawan, dan Dari Biro Ekonomi diwakil Oleh Subhan Basir, Fadli Godal dan Farida Karim.
Ketua Komisi III Sonny Tandra dalam sambutannya mengatakan, Kelangkaan BBM dan antrian di SPBU masih terus saja terjadi. Hal ini perlu secepatnya disikapi, mengingat kelangkaan minyak akan berdampak pada naiknya harga-harga barang. Selain itu juga pengawasan dan pencegahan Kebocoran BBM yang terdistribusi kepada orang atau Perusahaan yang tidak berhak membeli BBM Subsidi.
Menyikapi hal tersebut, Kolonel Infantri Rakhmat memberikan tanggapannya, pada prinsipnya pihaknya dari Korem 132 Tadulko siap membantu fungsi pengawasan terhadap penyaluran BBM. Dirinya menyarankan untuk pengisian bensin melalui jergen dilaksanakan ketika diakhir-akhir pengisian bensin.
Sementara pihak Polda melalui Irwasda Kombes Asep menambahkan, bahwa salah satu faktor kelangkaan BBM diakibatkan adanya pelonggaran aktifitas masyarakat. Pihahnya juga siap membantu mengawasi dan mensosialisasikan kelangkaan BBM dan penyalahgunaannya.
Sementara Wadir krimsus AKBP Agus Setiawan menambahkan, bahwa menurut data dalam hal penindakan diperlukan kerjasama sehingga Harus dibentuk satgas BBM. Kami sudah melakukan penindakan baik di Kota Palu dan beberapa kabupaten yang dilaksanakan di Polres.
Beberapa temuan itu diantaranya, masih banyak mobil siluman dengan modifikasi dengan tambahan tangki. Ada juga yang mengantri sudah dua kali dan menggunakan jerigen.
Kami menyarankan agar bisa ditunjuk salah satu pihak untuk mendistribusikan ketempat atau desa yang jauh dari pertamina. Selanjutnya untuk Nelayan seharusnya ada SPBB sehingga tidak melakukan pengisian di SPBU. Hal ini sesuai aturan BPH Migas no 4 tahun 2020 Kendaraan bermotor perseorangan roda 4 paling banyak 60 L/hari, Kendaraan bermotor umum angkutan orang/barang roda 4 paling banyak 80L/hari/kendaraan, Kendaraan bermotor umum angkutan orang/barang roda 6 paling banyak 200 L/hari/kendaraan.
Olehnya kita Hanya perlu pengawasan dimasing-masing SPBU, sehingga harus dibentuk satgas bersama.
Subhan Basir dari Biro Perkonomian Setda Sulteng mengakui, bahwa pengawasan ini belum dilaksanakan secara maksimal karena salah satunya terkendala dengan anggaran. Kami sudah menyurati ke Kabupaten/Kota untuk membantu dalam pengawasan distribusi di Kabupaten/Kota.
Menurut hemat kami, memang terjadi antrian yang sangat panjang dikarenakan ada informasi kenaikan BBM, disatu sisi antara pertalite dan pertamax terjadi disparitas harga.
Wakil Ketua Komisi III Zainal Abidin Ishak dalam RPD tersebut menanyakan
gambaran dari Pertamina berapa besar kuota setiap Depo Pertamina yang ada di Sulteng. Tidak menutup kemungkinan ada yang main-main, apalagi Sekarang ini antara solar dan dexlite sudah lebih 100%, antara pertalite dan pertamax sudah jauh.
Sementara anleg lainnya Bram Toripalu menegaskan, agar secepatnya pertamina memberikan data kepada kami kuota depot yang ada di 5 tmpat itu, sehingga kami bisa simpulkan bahwa kuato itu terpenuhi atau tidak. Hal ini menjadi dasar kami memohon tambahan kuota BBM. Kemudian Satgas juga betul-betul harus bekerja dan didukung dengan dana.
Naser Jibran menambahkan, Kita harus mengawasi SPBU karena di lapangan banyak operator yang mementingkan jergen dIkArenakan adanya fee untuk para operator.
Sri Atun mengungkapkan, Kita sudah beberapa kali RDP, namun masalah tetap saja terjadi di lapangan. Saya masih ingat, RDP beberapa waktu lalu bahwa kuota BBM kita dikurangi 15%, kelangkaan BBM sangat besar berdampak pada ekonomi, mengurangi pendapat, harga barang naik. Olehnya saya memohon kepada pihak Pertamina, TNI/Polri agar mengawasi dengan benar sehingga BBM yang terbatas itu bisa terdistribusi dengan tepat.
Anelg lain Abdul Karim Al Jufri menambahkan, sudah berapa kali kami memberikan solusi dalam Rapat, namun kenyataanya solusi itu tidak terlaksana di lapangan. Saran dari Korem dan Polda itu baik untuk dilaksanakan.
Beberapa poin penting diungkapkan Ketua Komisi III Sonny Tandra saat ditemui usai RDP, diantaranya meminta Pihak Pertamina memberikan data kuota BBM di masing-masing depo Pertamina yang tersebar di Sulawesi Tengah, kemudian Usulan Pembentukan satuan tugas (Satgas) BBM atau merevisi Satgas yang yang telah dibentuk sebelumnya dengan dukungan anggaran, Selain itu meminta Biro Perekonomian menyusun pembuatan satuan tugas ini dengan TNI/Polri dan pihak terkait dan disarankan untuk membuat surat ke BPH Migas untuk penambahan kuota BBM yang nantinya dibawa oleh Komisi III, terakhir DPRD Akan segera berkonsultasi dengan BPH Migas untuk bisa menambahkan Kuota BBM di Sulawesi Tengah. ***
Reporter: Ramadhan/Idham
