JAKARTA – Sejak dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, 16 Juni 2021, duet Rusdy Mastura – Ma’mun Amir tak bergeser dari visi misinya. Salah satunya percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana 28 September 2018 lalu. Yang 11 hari lagi tepat empat tahun.
Dijelaskan di Jakarta, Gubernur Rusdy Mastura meminta semua pihak tidak ‘membanding-bandingan’ komitmennya pada semua elemen kelompok masyarakat. Justeru secara politik anggaran, dirinya menyebut porsi kebijakan pembangunan di APBD sejak 2021 hingga 2022 diprioritaskan pada ‘bencana kemanusiaan’ itu. ‘’Saya juga alumni bencana alam. Saya di Palu. Saya merasakan, saya menangis melihat keadaan itu. Saya di lapangan Vatulemo. Jadi jangan menggugat rasa saya dengan bencana,’’ tutur Cudy berapi-api sambil meneteskan air mata kepada Tenaga Ahli Gubernur bidang Komunikasi Publik Andono Wibisono.
Sejak dilantik, dukungan penganggaran percepatan penanganan pasca bencana di APBD-P TA 2021 sebesar Rp62 miliar. Di Palu sebesar Rp37 miliar. Untuk pembebasan lahan di Petobo dialokasikan Rp10 miliar. Tapi tidak terealisasi karena Aliansi Masyarakat Petobo meminta hunian tetap di Petobo bentuk LC yang dilakukan BPN Palu. Demikian pula dengan pembebasan lahan ganti untung pembangunan kembali Jembatan IV Palu sebesar Rp27 miliar.
Begitu juga dengan bantuan ke Kabupaten Sigi sebesar Rp6 miliar, Kabupaten Donggala Rp12,150 miliar, pembangunan SPAM Huntap Rp2,6 miliar dan pematangan lahan untuk Huntap Rp3,5 miliar dilakukan Dinas Bina Marga. ‘’Donggala tidak terealisasi karena adminitrasi tidak lengkap. Kalau lengkap saya perintahkan alokasikan lagi,’’ terang Cudy, sapaan gubernur.
Di sisi lain, Gubernur Rusdy Mastura juga mengusulkan peraturan presiden (Perpres) Percepatan Pembangunan Sulawesi Tengah sebagai salah satu bentuk komitmen penanganan percepatan pasca bencana. Disebut diusulkan semula Rp318 triliun sekarang menjadi Rp400 triliun lebih. Usulan itu sekarang telah diproses di sekretariat negara.
‘’Jatim punya Perpres. Jateng juga begitu. Kenapa kita tidak. Secara politis, geografis sangat strategis dengan IKN. Kita usulkan Perpres berlaku lima tahun ke depan. Sehingga ke depan usulan – usulan kita ke kementerian tidak akan ditolak karena ada payungnya berupa Perpres percepatan. Jadi semua mesti melihat ini semua kebijakan pembangunan. Jangan dibanding-bandingkan,’’ terang gubernur lagi.
Bantuan atau hibah ke Munas KAHMI tidak lain adalah upaya gubernur untuk daya resonansi Sulteng adalah masa depan Indonesia ketika dunia dilanda krisis energi, krisis pangan dan krisis sumber daya alam. ‘’Jujur saja ini juga bagian strategi. Alumni HMI ada di semua level organisasi pemerintahan, swasta usaha dan lainnya. Diprediksi ada enam ribuan akan hadir. Saya berharap ada daya ungkit ekonomi di acara itu, daya ungkit kampanye Sulteng yang meresonansi hingga di Indonesia. Saya minta juga agar panitia Munas membuat event yang menyertakan seluruh kekuatan UMKM, dan lainnya,’’ jelas Cudy yang mengaku ke Batam, Jakarta dan daerah lain hanya untuk menjemput dan mempercepat Sulteng maju dan sejahtera.
Gubernur juga mengaku mengapresiasi kritik, demontrasi dan pikiran cerdas beberapa elemen masyarakat dan akademisi. ‘’Ini bukti saya dijaga oleh mereka adik-adik. Tidak apa-apa. Biar ke depan siapa yang main-main dengan anggaran akan berhadapan dengan masyarakat. Saya minta semua kembali fokus untuk membangun Sulteng. Biasa dikritik oleh kawan sendiri,’’ tandas mantan dua periode Wali Kota Palu itu menutup keterangannya. ***
redaktur/editor : rizky
