editor : admin redaksi | berbagai sumber
SULTENG – Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 12 kabupaten dan satu kota. Jumlah penduduknya belum genap tiga juta jiwa. Luasnya 61.841,29 KM. Miliki kekayaan alam minyak, gas, emas, nikel dan bebatuan galian C.
Memiliki pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan yang sangat besar. Ada dua kabupatennya saat ini mendapat sorotan media dan publik. Karena dinilai baru enam bulan menjabat bupati dan wakil bupati diberitakan sejumlah media dan sosmed.
Adalah Bupati Kabupaten Buol, Risharyudi Triwibowo menyerahkan satu unit motor gede ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam dugaan kasus suap dan gratifikasi selama menjabat staf khusus menteri tenaga kerja. Webs.buolkab.go.id menyebut sebagai upaya transparan dan kooperatif.
Saya sendiri yang melaporkan ke KPK. Saat itu saya sadar bahwa kendaraan itu dibeli menggunakan uang yang saya terima dari pihak yang tidak saya ketahui dengan pasti maksud dan tujuannya. Maka saya ambil inisiatif untuk menyerahkannya,” ujar Risharyudi melalui pesan singkat (23/7/2025) di laman itu.
Kita tunggu proses penyidikan KPK selanjutnya. Apakah penyerahan sebuah motor gede bupati sebagai barang bukti gratifikasi saat menjadi stafsus, atau sebagai barang bukti untuk kasus yang menjerat orang lain.
DIDUGA PUNYA TAMBANG EMAS ILEGAL
Sementara, di kabupaten seluas 5.806 KM, wakil bupatinya yaitu Abdul Sahid, dituding sedang kurang mesra dengan bupati. Alias pisah ranjang hanya selang enam bulan. Terjadi di Kabupaten Parigi Moutong.
Sebuah media online gemasulawesi.com dengan lugas menyebut bahwa Said memiliki lokasi tambang emas ilegal. Bahkan telah memobilisir alat berat. Said bahkan pernah mengatakan bahwa tambang emas ilegal dapat dihentikan sementara. Pernyataan sempat viral dan berpolemik di sosial media.
Said juga diduga, sebut media itu meminta setoran dari pemain tambang emas ilegal Rp20 juta setiap pekan. Permintaan itu bocor dari pelaku tambang ilegal di Parigi.
Kasus lain, Wabup dituduh mengumpulkan DPA OPD di Pemkab Parigi Moutong. Tujuannya, informasi untuk mengetahui jumlah proyek fisik dan non fisik di APBD 2025. Tersiar untuk meminta jatah fee proyek 10 persen dari setiap proyek. “Informasi yang saya dapatkan, Wabup sempat nyeletuk pada salah satu dinas jangan hanya Bupati kalian urus, saya sebagai Wabup juga harus jelas berapa persen. Kalau tidak saya akan lawan Bupati,” dikutip dari gemasulawesi.com
Wabup Abdul Sahid akan memberikan keterangan resmi usai kunjungan kerja di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. ‘’Tunggu saya pulang saya jelaskan dengan baik,’’ kata Wabup. ***
