Jakarta,- Isu reshuffle cabinet di Indonesia kembali mencuat. Dua parpol yakni PDI Perjuangan dan NasDem panas terkait kursi menteri saat isu tersebut kembali mencuat.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat melempar kembali kode untuk melakukan reshuffle kabinet. Kemungkinan reshuffle kabinet dilakukan di sisa masa jabatan pemerintahannya.
“Mungkin. Ya nanti,” kata Jokowi di Bendungan Sukamahi, Bogor, Jumat (23/12). Jokowi ditanya mengenai kemungkinan reshuffle.
Jokowi sebelumnya pernah menyatakan rencana reshuffle kabinet selalu ada. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat meninjau Stasiun Kereta Cepat Indonesia China di Stasiun Kereta Cepat Tegalluar, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Kamis (13/10)
Jokowi mengatakan hal tersebut saat wartawan bertanya soal apakah ada rencana reshuffle setelah NasDem mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres. Saat itu Jokowi menyebut rencana tersebut akan diputuskan dilakukan atau tidak.
PDIP Minta 2 Menteri NasDem Dievaluasi
PDIP meminta kinerja dua menteri NasDem yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dievaluasi Presiden Jokowi. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat setuju reshuffle sebab dinilai sebagai waktu yang tepat bagi Jokowi untuk mengevaluasi menteri.
“Kalau itu urusannya Pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang berakhirnya masa jabatan presiden, sehingga program-program yang sudah dicanangkan Pak Jokowi itu betul-betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievaluasi,” ujar Djarot di kantor DPP Taruna Merah Putih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/12/2022).
Djarot kemudian mengungkit masalah impor beras. Menurutnya, kegiatan impor beras di Kementerian Pertanian perlu dievaluasi. Dia mengatakan dengan kegiatan impor beras dinilai akan menyakiti petani.
“Contoh saya termasuk yang prihatin ketika kita sudah di masa lalu, sudah gembar-gembor swasembada beras, ternyata kita impor beras ketika harganya naik. Justru pemerintah harus intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, kemudian dihajar sama beras impor. Yang parah nanti, yang sakit petaninya,” kata Djarot.
“Makanya kita di Komisi IV kita sampaikan coba buka data. Data yang fix, yang sama baik itu oleh BPS data yang dimiliki Kementan, data yang dimiliki bulog, data yang dimiliki Bappenas (Badan Pangan Nasional), buka, satukan. Perlu nggak kita impor? Katanya masih cukup. Perlu gak kita impor? Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi,” sambungnya.
Karena hal tersebut menurut Djarot, Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu dievaluasi Jokowi. Dia mengungkit semangat pembaruan agar janji kampanye Jokowi bisa diwujudkan.
“Mentan dievaluasi, Menhut dievalusi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji-janji kampanyenya,” ujarnya.
