Beberapa catatan yang pernah dilakukan antara lain sebagai mantan kepala daerah (Walikota Palu periode 2005-2010 dan 2010-2015) yang pernah menyampaikan permintaan maaf secara langsung atas peristiwa pelanggaran HAM tahun 1965-1966, pada acara seminar hasil penelitian dan verifikasi korban peristiwa 1965/1966 di kota Palu, tanggal 25 Mei 2015 di ruang auditorium kantor walikota Palu.
Lalu, pada masa kepemimpinan sebagai Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura juga melahirkan inisiatif program pemulihan hak-hak dasar bagi korban dan keluarga korban sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
Selain itu, ia juga mendorong penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Sulteng dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 19 September 2024 terkait pembiayaan iuran BPJS Kesehatan untuk warga binaan di Sulteng.
“Beliau telah menghadirkan negara untuk memenuhi hak-hak warganya dan tidak semua kepala daerah yang bisa melakukan hal-hal tersebut,” ungkap asisten. ***
