Kegiatan ini mengundang lebih kurang 150 peserta secara daring maupun luring yang sebagian besarnya adalah pelaku usaha lokal dan jasa konstruksi di Sulteng serta ditambah lagi pewakilan organisasi profesi seperti KADIN, ASPEKINDO dan GAPENSI.
Pjs Gubernur melanjutkan dengan penerapan katalog elektronik diharapkan dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat, meningkatkan perekonomian daerah, kepercayaan publik dan juga mencegah praktek korupsi dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah.
“Amanat reformasi birokrasi adalah bagaimana kita melakukan perubahan yang mendasar, cepat dan masif terhadap tata kelola pemerintahan diantaranya melalui pengadaan barang jasa secara elektronik,” ungkapnya bahwa katalog elektronik adalah ‘ruh’ dari pengadaan barang jasa.
Olehnya ia mengapresiasi dengan positif dan secara penuh mendukung workshop sebagai wahana mengumpulkan informasi dan juga memahami respon pasar serta pelaku usaha terhadap rencana pengadaan barang jasa pemerintah.
“Saya berharap teman-teman pelaku usaha dapat mengisi etalase-etalase yang disediakan (lewat katalog elektronik) dan juga ikut membantu kami (pemerintah daerah) supaya pengadaan barang jasa bisa dilaksanakan secara integritas,” imbuhnya supaya pelaku usaha berkontribusi bagi pembangunan lewat pengadaan yang berkualitas dan terpercaya.
Nampak mendampingi Pjs Gubernur Sulteng membuka acara, Plh Kepala Biro PBJ Sulteng Dr. Fahruddin, S.T, M.Si. ***
(Ro Adpim Setdaprov Sulteng)
