Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penyerahterimaan BMN ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
Dengan diserahterimakan ke K/L atau institusi lain, artinya Kementerian PUPR berupaya memastikan barang yang dibeli menggunakan APBN dapat dimanfaatkan dengan maksimal.
“Ini adalah sebuah contoh pengelolaan keuangan negara yang transparan akuntabel ini adalah pondasi apa yang disebut tata kelola yang saya harapkan akan menjadi sebuah standar bagi Indonesia terus menjaga tata kelola yang baik dan akuntabel serta transparan,” kata Sri Mulyani.
Ia juga berpesan bagi K/L dan institusi lain yang menerima BMN dari Kementerian PUPR, mereka diminta untuk memelihara dan memanfaatkan BMN tersebut sebaik mungkin.
“Jadi aset itu adalah bukan sesuatu barang yang dipindahtangankan dan kemudian didiamkan tapi kita jaga bersama kita memanfaatkan secara proper dan kemudian bisa memberikan juga manfaat bagi masyarakat sehingga mereka bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi secara lebih baik,” tuturnya. ***
Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Palu
