SULTENG, 03 September 2026 – Besaran angka di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 capai Rp4.097 triliun tak membuat kagum Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri.
Kata anggota legislatif Dapil Morowali dan Morowali Utara itu, RAPBN 2027 bermanfaat bila dirasakan berkeadilan bagi daerah. Termasuk, pemerintah pusat menyelesaikan kurang bayar dana bagi hasil (DBH) daerah. Termasuk Sulawesi Tengah.
Ia menyoroti masih adanya kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Sulawesi Tengah tahun 2023 dan 2024 yang sebelumnya diperkirakan mencapai sekitar Rp523,7 miliar.
“Kalau APBN kita hampir Rp4.100 triliun dan disebut ekspansif, pertanyaannya sederhana, seberapa besar dampaknya bagi daerah? Khususnya Sulawesi Tengah yang selama ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui sumber daya alam dan hilirisasi,” kata Safri, Kamis (3/9/2026).
ANOMALI PERTUMBUHAN EKONOMI
Pertumbuhan ekonomi, kata Safri, jangan sampai hanya terlihat pada angka investasi dan produksi. Pemerintah daerah juga harus memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk mengimbangi beban pembangunan yang muncul akibat pertumbuhan ekonomi tersebut.
“Jangan sampai ekonominya tumbuh tinggi, industrinya berkembang pesat, penerimaan negara meningkat, tetapi kemampuan fiskal daerah justru tertinggal. Beban pembangunan di daerah terus bertambah, sementara ruang fiskalnya terbatas,” ujarnya.
DBH YANG ADIL ROH APBN
Safri juga mengingatkan agar pembahasan RAPBN 2027 tidak hanya berbicara mengenai peningkatan anggaran, tetapi juga penyelesaian kewajiban pemerintah pusat terhadap daerah.
“Jangan hanya bicara optimisme RAPBN 2027, sementara hak daerah yang sebelumnya belum tersalurkan masih menjadi persoalan. Bagi daerah, dana yang belum masuk itu bukan sekadar angka di atas kertas. Itu menyangkut kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan penyelesaian kurang salur DBH justru dapat memberikan ruang fiskal tambahan bagi daerah.
HILIRISASI HANYA JARGON
Sukses hilirisasi tidak cukup diukur dari besarnya investasi, nilai produksi atau ekspor. Pemerintah juga harus memastikan daerah tempat aktivitas industri berlangsung memperoleh manfaat yang sebanding.
“Sulawesi Tengah bukan hanya tempat bahan mentah diambil. Di sini ada proses pengolahan, kawasan industri, tenaga kerja dan aktivitas ekonomi dengan skala sangat besar. Karena itu, harus ada desain kebijakan fiskal yang membuat masyarakat dan pemerintah daerah memperoleh manfaat yang lebih sebanding,” katanya. ***
