SULTENG, 06 September 2026 – Pejabat politik sebaiknya konsentrasi pada janjinya. Laksanakan sumpah dan janji kampanyemu. Tuhanmu mencatat sumpah di bawah kitab sucimu.
Perseteruan senyap politik sejogjanya tak usah menyeret mesin birokrasi. Karena umur birokrasi sepanjang Republik ini berdiri. Mesin milik negara yang melayani rakyat. Bukan melayani pejabat setiap periodik. Bisa berganti ganti. Birokrasi tak begitu.
———————————————————-
HADI DATANG, KETUA PGRI DITENDANG
Kemarin (5/9/2026) Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menjadi pembicara di arena Konferensi Kerja PGRI Cabang Kabupaten Parigi Moutong. Hadi menurut tim konten kreator pribadi terekam d video hanya bicara konteks ASN dan tugas pelayanan seorang profesi guru.
Yahdi Basma, aktivis komponen 98 menyebut bahwa Gegara event itu Ketua dan Sekretaris PGRI Parimo dicopot PGRI Sulteng. Yahdi sempat cemas dan mengaku sangat kesal bila birokrasi yang mestinya di tengah ‘cekikan fiskal’ meningkatkan pengabdian pada pelayanan dan standard sebagai guru, misalnya, harus haus jabatan dengan ikut masuk ruang politik kepala daerah.
‘’Hadianto hadir sebagai kepala daerah yang diundang dan bukan sebagai kader partai politik tertentu. Sangat keliru justru ada kekeliruan cara berpikir Ketua PGRI provinsi,’’ kata Yahdi yang mengaku kesal dengan tindakan oknum pejabat di era serba modern dan bisa semua diakses.
Kedua, materinya kata Yahdi bukan materi pendidikan politik atau kurpol. Materi yang dikirim ke wali kota adalah materi pendidikan, senafas dengan PGRI. ‘’Yang berpolitik justru Ketua PGRI yang kini pejabat,’’ tandasnya.
ANCAMAN MASA DEPAN
Riuh ditanggapi ‘tragedi PGRI Parimo’ di ruang ruang percakapan elektronik. Sebuah akun melakukan live streaming di platform Tik Tok juga membahas itu. ‘’Kalau pejabat birokrat mau naik jabatan dengan ikut investasi politik ke pimpinan kepala daerah, maka wajib pejabat itu dilaporkan ke BAKN dan Komisi ASN. Jangan biarkan ada ASN merusak birokrasi,’’ tulis akun @semirsepatu menanggapi live streaming sejam lalu.
ERUPSI POLITIK ANWAR – HADI
Tak ada larangan rivalitas di forum politik. Setiap manusia Indonesia memiliki hak yang sama. Termasuk rivalitas jabatan politik semisal gubernur, bupati dan wali kota.
Berbagai media, aktivis, pegiat sosial politik menangkap ada rivalitas antara Anwar Hafid dan Hadianto Rasyid. Keduanya bahkan telah melakukan penanda penanda di kabupaten – kabupaten. Anwar menggelar turnamen BERANI CUP sepak bola, Hadi pun demikian. Menggelar pertandingan antar klub dari Donggala dan Parigi Moutong dengan total hadiah Rp80 juta.
Anwar memiliki konten kreator di sosial media, Hadi pun demikian. Bahkan sebuah lembaga survei Radar Celebes Institute yang mengukur visibility menempatkan keduanya sebagai politisi kuat berdasarkan audit kuantitatif periode tertentu: jumlah pemberitaan, Google/SEO, engagement Facebook/TikTok, frekuensi penyebutan, posisi partai, serta perubahan momentum politik.
Klik berita terkait selengkapnya : https://kailipost.com/2026/08/ini-10-tokoh-politik-berpengaruh-sulteng.html
Bila tak disudahi, maka pelayanan publik akan terganggu. Hubungan keorganisasian PGRI akan rusak karena saling sak wasangka. Guru akan menjadi blok politik. Bukan lagi sibuk urus MBG tapi ditambah urus politik. Siapa Ketua PGRI Sulteng? Diketahui adalah Zam Zaini, kini Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng. Sebelumnya kepala sekolah SMU Negeri 4 Palu.***
