JAKARTA – Rencana mengalihkan payroll gaji seluruh ASN daerah dari bank daerah ke bank Himbara (himpunan bank milik negara) mulai ditolak di seluruh Indonesia. Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah (FSP BPD) bahkan hingga melakukan aksi aspirasi ke DPR RI.
Di Provinsi Sulawesi Tengah, gejolak serupa juga disikapi anggota FSP BPD. Bahkan dinilai akan membunuh likuiditas bank daerah, membantu kredit kecil UMKM daerah, tenaga kerja, stabilitas ekonomi daerah.
Presiden FSP BPD Indonesia, Alexandra 3 September 2026 lalu di depan wartawan usai Dengar Pendapat dengan DPR RI menegaskan bahwa pemindahan dana gaji ASN ke bank Himbara adalah bencana ekonomi daerah.
Kedua, perlindungan hukum bagi karyawan BPD yang menangani kredit bermasalah dengan prinsip kehati-hatian tidak dapat dibebani tanggung jawab pribadi bila terjadi risiko bisnis.
Sejumlah media online yang bermarkas di daerah daerah juga memberikan apresiasi. Misal, pontianakpost, rakyatsumbar, infobank, AFU, tribunnews.com bahkan dpr.coid semuanya memberitakan kekuatiran kematian salah satu sumber ekonomi daerah.
Haris Turino, anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI rencana kebijakan (payroll) membunuh BPD. Kenapa? Karena dana gaji ASN di BPD adalah sumber dana murah selama ini di bank daerah. Kalau dipindahkan ke Himbara, maka bank daerah akan kesulitan bersaing di lautan dengan bank bank besar. ‘’Ya selesai BPD,’’ tegasnya www.dpr.go.id
Haris juga menyoroti semestinya rencana itu mendengar aspirasi juga ASBANDA. Asosiasi bank daerah. Tidak bisa rencana itu tanpa pertimbangan matang dan memihak pada masyarakat di daerah. ***
