Untuk itu, kata advokat hak hak hukum masyarakat miskin itu, dihadirkannya Ideologi sebagai epistemologi dari variabel praksis berdemokrasi dan berpolitik oleh Partai. Sebab, yang normatif itu berada pada Partai tentang bagaimana Ideologi itu ditempatkan. Sementara dalam kedaulatan rakyat, Ideologi memiliki fungsinya dalam landasan demokrasi yang utuh bagi hadirnya negara. Disinilah kekeliruan selama ini terjadi.
Dengan begitu, ideologi dapat menjadi paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program ekonomi sosial dan budaya politik. Sebenarnya, tujuan utama di balik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif dalam negara. Pertanyaan, tugas Partai Politik selama ini melakukan apa..? Justeru pembodohan dan manipulasi demokrasi yang dilakukan, pungkasnya.
‘’Jadi sudah itu pengetahuan soal Pilkada. Menang suara ya itu demokrasi Pilkada. Dibutakan oleh banyaknya masalah dan menghadirkan kapitalisme, feodalime dan birokrasi yang rusak ikut berpolitik sangat rusak,’’ ujar Agus menutup komentarnya. ***
