SULTENG,- Advokat Rakyat Nasional, Agus Salim SH, sangat menyayangkan berbagai pandangan subyektif atas gejala pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung serentak 2024. Menurutnya, banyak aktifis pro demokrasi cara pandangannya atas mekanisme dan prosedur Pilkada sudah benar benar wujud demokratisasi rakyat sesuai konstitusi.
Ia mengeritisi berbagai pandangan yang formalistik terkait Pilkada serentak yang seolah olah sudah sangat tepat wujud kedaulatan rakyat. Tanpa otokritik yang cerdas menyikapi fakta fakta yang mengemuka. Politik uang, kapitalisasi birokrasi, eksploitasi kemiskinan rakyat dengan sembako, gas elpiji, token listrik hingga virtual account mengalir yang diungkap sejumlah media.
Menurutnya, rumus Demokrasi, politik dan partai politik memiliki teori dan ideologinya masing-masing, bukan bagian kedaulatan rakyat oleh kekuatan elit sindikasi modal. Fenomena ini terlihat jelas bagaimana dinamika Pilgub sebagai Rejim Pilkada masuk dalam daftar penghancuran kedaulatan rakyat, tulis pengacara yang kerab membela hak hak rakyat miskin di Sulteng.
‘’Bisa dibayangkan logikanya, demokrasi dalam Rejim Pilkada justeru memperkuat hegemoni kapitalisme bagi Oligarki birokrasi, terutama dalam tubuh partai dan Penyelenggara Pilkada,’’ aku Agus.
Ia menarasikan bahwa saat ini Demokrasi membuka ruang hadirnya Oligarki dalam Sistem kapitalis di birokrasi dan feodalisme di elit politik. Apa yang dibanggakan kalau sudah itu wujudnya?
