Evaluasi ini juga harus mencakup program internal dan eksternal, terutama 35 program prioritas Pemerintah Kota Palu periode berikutnya, yang terbagi dalam enam agenda: sumber daya manusia, lingkungan, pengembangan kota, ekonomi, pemerintahan, dan pelayanan dasar.
Wali Kota menyoroti pentingnya menghilangkan budaya “copy-paste” dalam perencanaan anggaran.
“Belanja harus seefisien dan se-efektif mungkin. Tahun 2025 akan menjadi tantangan besar dengan masuknya beban PPPK ke dalam APBD. Kita harus memastikan belanja pegawai tidak membebani keuangan daerah secara berlebihan,” kata wali kota.
Wali Kota juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang proporsional.
“TPP yang layak akan mendorong kinerja optimal pegawai, sehingga mereka dapat bekerja lebih produktif,” tegas wali kota.
Di samping itu, evaluasi juga harus mencakup relevansi perencanaan program yang akan dilaksanakan.
“Jangan menyesal di akhir. Semua perencanaan harus cermat sejak awal, sehingga program yang kita jalankan benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat,” pesan Wali Kota.
Rapat kerja ini diharapkan menjadi momen penting bagi seluruh perangkat daerah untuk memperbaiki performa, mengevaluasi capaian, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan di tahun 2025.
Wali Kota menegaskan, setiap elemen pemerintahan harus bekerja secara terstruktur dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.
“Kesempatan ini adalah kesempatan terakhir bagi saya secara struktural untuk bekerja bagi Kota Palu. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan momen ini untuk menghasilkan sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat,” tambah Wali Kota Hadianto. ***
Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Palu
