SULTENG,- Jalan yang dibangun negara berasal dari uang (pajak) rakyat. Sejogjanya dinikmati rakyat. Baik status jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan akse desa. Tidak boleh akses jalan cenderung intensitasnya didominasi jalur bisnis swasta.
Wacana itu disampaikan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Anwar Hafid ketika menggelar audensi dengan jajaran Balai Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR wilayah Sulteng. ‘’Kita satu pikiran dulu. Kita bangun wacana yang orientasi pelayanan ke masyarakat. Bukan menguntungkan bisnis tertentu akibat menggunakan akses jalan yang dibangun negara,’’ tandas mantan bupati Morowali dua periode itu. Audensi Jumat (7/3/2025).
Anwar menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Sulteng, termasuk proyek irigasi, perbaikan jalan nasional dan pemeliharaan infrastruktur lainnya.
