Dengan langkah ini, seandainya terjadi keterlambatan maka dapat dilakukan tracing, untuk melacak di mana letak macetnya proses perijinan dan petugas yang bertanggungjawab akan mendapat punishment (sanksi).
Begitu juga sebaliknya jika prosesnya lebih cepat selesai dari yang tertuang dalam pakta integritas maka petugas berhak mendapat reward atas prestasinya.
“Saya minta tanda tangan masing-masing petugas yang dilewati dalam proses (izin) itu, kalau lima meja yang dilewati maka lima orang buat pakta integritas dan ini juga menjadi kontrak kinerja kita untuk memberi reward dan punishment,” instruksinya memberi deadline seminggu ke dinas/badan terkait untuk menindaklanjuti permintaan gubernur.
