POTENSI KORUPSI
Karena proyek penanganan bencana adminitrasinya diurus di tengah transisi kepemimpinan nasional, provinsi dan kabupaten. Yaitu saat Pilpres, dan Pilkada serentak 2024. Hanya pihak tertentu dari BNPB dan BPBD yang terlibat.
Informasi yang dikumpulkan bahkan lelang akan menggunakan E-Katalok dan diduga sudah diarahkan dari Jakarta siapa yang bekerja. Dilindungi oknum APH provinsi sebagai bahan koordinasi. ‘’Tujuh persen dibagi bagi. Proyek ini hampir hilang kalau tidak dijaga,’’ ujar sumber ke kailipost.com di Jakarta.
