JAKARTA – Pemerintah RI akan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua. Keterangan ini sedang berlangsung keterangan pers Mensesneg Prasetyo Hadi didampingi Seskab, Menteri KLH dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Keempat menteri diperintah Presiden Prabowo untuk terus koordinasi dan menyampaikan ke publik perkembangan polemik protes warga dan greenpeace terkait kerusakan wisata Raja Ampat, Papua.
Usai memimpin rapat terbatas, presiden langsung mengambil keputusan cepat.
“Bapak presiden pimpin rapat terbatas salah satunya membahas izin usaha tambang di Kabupaten Raja Ampat ini. Atas petunjuk bapak presiden memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di kabupaten Raja Ampat,” katanya Selasa 10 Juni 2025 yang sedang berlangsung. ***
