SULTENG – Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat yang diwajibkan ke daerah mulai terbukti dampaknya. Yaitu kebijakan itu melambatkan serapan anggaran ke publik.
Berita terkait
Dicekik Fiskal, Porprov Sulteng 2026 Diundur Desember | Ada Kabupaten Pastikan Tak Ikut
KPK RI: Masih ada Kepala Daerah Tak Serius Selamatkan Aset Daerah di Sulteng
Di Sulteng, KPK Ingatkan Rawan Korupsi Urusan Pertanahan | BPN Lambat Terbitkan Sertifikat
Wali Kota Palu Ajak Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Jadi Pemimpin Masa Depan
