“Proses hukum harus tetap jalan, ini penting untuk mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya dan memastikan bahwa semua pihak yang melakukan tindakan melanggar hukum ditindaklanjuti,” ucapnya.
Safri mengingatkan aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian untuk tidak tebang pilih dalam mengusut pelanggaran hukum yang terjadi sektor perkebunan kelapa sawit.
“APH khususnya kepolisian jangan tebang pilih dalam mengusut kasus di sektor ini. Jangan cuma rakyat kecil yang ditangkap, perusahaan yang melanggar dibiarkan,” tegasnya.
Safri menegaskan jika PT. CAS diduga telah beroperasi ilegal dan melakukan tindakan melawan hukum dengan melanggar putusan MK terkait UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
“Kasus PT. CAS sudah jelas mereka beroperasi ilegal dan melanggar putusan MK. Olehnya itu kami mendesak agar polisi segera menangkap pimpinan perusahaan untuk dimintai pertanggungjawabannya,” tegas Anleg Dapil Morowali dan Morut itu. ***
