Sebagai Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng, Safri mendesak Gubernur Sulawesi Tengah agar tidak ragu bertindak tegas terhadap perusahaan tambang yang merusak lingkungan dan mengabaikan tanggung jawab sosial.
“Gubernur harus segera mengambil langkah tegas. Tidak cukup hanya memantau, tetapi perlu ada tindakan hukum nyata kepada perusahaan yang terbukti merusak mangrove,” ujarnya.
Mantan aktivis PMII ini juga meminta Gubernur untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulteng yang dinilai tidak serius dalam menangani masalah lingkungan akibat aktivitas pertambangan.
“Masyarakat terus menyoroti kinerja DLH. Maka, Gubernur harus mengevaluasi Kepala DLH agar penanganan isu lingkungan berjalan maksimal,” tandasnya.
Safri mengingatkan pentingnya hutan mangrove dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, mencegah abrasi, dan menjadi habitat berbagai biota laut.
“Hutan mangrove memiliki fungsi vital. Maka, perlindungannya harus didukung penegakan hukum yang kuat dan pemberian sanksi tegas kepada pelaku perusakan,” pungkasnya.
