PALU – Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Rahmawati M Nur mendesak pemerintah menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menyusul insiden keracunan yang dialami oleh sejumlah siswa di SMP Negeri 2 Taopa, Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (24/9/2025).
“Kami mendesak agar program MBG dihentikan sementara sampai investigasi tuntas dilakukan. Keselamatan siswa jauh lebih penting daripada keberlanjutan program yang belum siap secara teknis,” tegasnya kepada awak media.
Rahma menilai kejadian yang menimpa siswa SMPN 2 Taopa hari ini, merupakan bentuk kelalaian dalam pengawasan pelaksanaan program. ‘’Dugaan keracunan di SMPN 2 Taopa hari ini merupakan bukti lemahnya pengawasan dan kontrol kualitas terhadap penyediaan makanan dalam program MBG di POarimo,” ucapnya.
Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulteng meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai distribusi makanan, mulai dari dapur penyedia hingga proses distribusi ke sekolah-sekolah.
“Jangan melihat insiden ini sebagai kasus biasa. Pemerintah harus segera evaluasi seluruh rantai distribusi makanan, dari dapur sampai ke sekolah, karena ada nyawa anak-anak yang dipertaruhkan,” tegasnya.
Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng ini juga meminta pemerintah untuk segera menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) atas insiden tersebut, mengingat jumlah korban yang terus bertambah dan potensi penyebaran dampak keracunan yang belum teridentifikasi sepenuhnya.
“Ini sudah darurat kesehatan yang menyangkut keselamatan anak-anak kita. Pemerintah harus segera menetapkan KLB agar seluruh sumber daya bisa digerakkan secara cepat dan terkoordinasi,” pungkas Rahma. ***
