PALU – Kritik tajam dilontarkan Sekretaris Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri terkait kehadiran aparat Kepolisian dan TNI di lokasi sengketa lahan sawit antara warga dengan PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) di Desa Taronggo, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara.
Polisi dan TNI kata Safri, seharusnya menjalankan fungsi pengamanan secara netral, bukan justru memperlihatkan keberpihakan yang bisa memicu ketegangan baru di lapangan.
“Mereka harusnya jadi penengah bukan justru memberi kesan berpihak kepada perusahaan. Tugas mereka menjaga ketertiban bukan menjaga perusahaan apalagi mengintimidasi warga,” ujarnya kepada awak media, Jumat (7/11/2025).
Safri mengingatkan bahwa konflik agraria antara warga dengan PT KLS sudah berlangsung cukup lama dan belum menemukan titik penyelesaian yang adil. Kehadiran aparat di lokasi, justru berpotensi memperburuk situasi jika tidak diiringi pendekatan yang humanis.
“Semua pihak harus menahan diri, sebab yang dibutuhkan saat ini adalah penyelesaian berbasis keadilan, bukan pendekatan kekuatan atau pengerahan aparat. Negara harus hadir melindungi rakyat, bukan menakut-nakuti,” imbuhnya.
Safri mengatakan Polisi maupun TNI harus belajar dari kasus Tiaka 2011 silam yang berujung pada bentrokan hingga menewaskan dua warga dan puluhan lainnya luka-luka. “Kasus Tiaka 2011 silam masih terngiang di benak masyarakat kita. Kami tidak ingin kejadian tersebut kembali terulang di kasus sengketa lahan sawit di Bungku Utara ini,” ucapnya.
Safri lantas mempertanyakan keseriusan Kapolda Sulteng yang baru, Irjen Endi Sutendi terkait komitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam menciptakan iklim yang aman dan kondusif bagi masyarakat.
Dirinya mendesak Irjen Endi Sutendi segera menarik anak buahnya yang berada di lahan sengketa dan memproses semua oknum aparat kepolisian yang terlibat dan ikut bermain di kasus ini.
“Kapolda harus segera menarik anak buahnya. Jangan pilih kasih dalam merespons laporan, kalo perusahaan sangat cepat tapi ketika warga yang melapor aparat enggan bergerak,” desaknya.
Mantan aktivis PMII ini mengajak semua pihak untuk mempercayakan penanganan konflik warga dan PT KLS kepada Gubernur Sulteng dan Satgas PKA.
Gubernur Anwar Hafid sebut Safri, juga telah menegaskan akan menindaklanjuti persoalan konflik warga dan PT KLS dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. “Gubernur membentuk Satgas PKA adalah bagian dari komitmen beliau mencari solusi berkeadilan dan transparan dalam menyelesaikan konflik agraria di Sulteng,” pungkasnya. ***
