Safri menegaskan, persoalan itu bukan menyangkut pelanggaran tata ruang atau lingkungan, tetapi juga ancaman serius terhadap ketahanan pangan daerah. Hilangnya lahan pertanian produktif, kata dia, akan berdampak langsung pada ketersediaan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini bukan cuma soal tanah yang berubah fungsi. Ini soal masa depan pangan kita. Hari ini sawah ditimbun, besok kita impor beras. Lalu pemerintah mau bicara apa soal swasembada?” tegas Legislator Dapil Morowali-Morut ini.
Lebih jauh, Safri menilai situasi ini mencerminkan paradoks kebijakan antara pusat dan daerah. Di satu sisi, pemerintah pusat mendorong peningkatan produksi pangan, namun di sisi lain, pemerintah daerah justru membiarkan lahan pertanian menyusut akibat ekspansi industri.
“Jangan sampai Morowali Utara jadi contoh buruk bagaimana program nasional dipermainkan di tingkat lokal. Di atas kertas bicara ketahanan pangan, di lapangan justru ketahanan limbah yang diperkuat,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa slag nikel yang diduga mengandung limbah B3 tidak boleh diperlakukan sembarangan, apalagi dibuang di kawasan produktif seperti sawah. Risiko pencemaran tanah dan air, menurutnya, dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Safri juga menilai kebijakan daerah terkesan jungkir balik memberi ruang besar bagi investasi industri, namun mengabaikan perlindungan terhadap lahan pangan. Ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh mengorbankan fondasi dasar kehidupan masyarakat.
