“Jangan sampai pemerintah daerah terlihat seperti budak investasi. Aturan tata ruang itu bukan pajangan. Kalau dilanggar, harus ada tindakan tegas. Hentikan jika memang terbukti, dan kembalikan fungsi lahannya,” katanya.
Ia pun mendesak pemerintah kabupaten segera mengambil langkah konkret, termasuk menghentikan aktivitas pembuangan slag di lahan persawahan serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan dan pengawasan industri di wilayah tersebut.
“Kalau ini terus dibiarkan, jangan salahkan publik jika menilai pemerintah lebih setia pada kepentingan industri daripada nasib petani. Negara sedang diuji, berpihak pada pangan rakyat atau tunduk pada limbah pemodal,” pungkasnya. ***
