“Ini momentum negara hadir, bukan sekadar menjadi penonton saat krisis industri strategis terjadi. Jangan biarkan perusahaan kolaps lalu meninggalkan ribuan pekerja tanpa kepastian,” tegas Safri dalam rilisnya, Kamis (9/4/2026).
Ia menekankan, upaya penyelamatan tidak boleh hanya berorientasi pada keberlangsungan perusahaan, tetapi juga harus menjamin perlindungan penuh terhadap pekerja yang terdampak PHK.
“Jangan jadikan buruh sebagai korban pertama setiap krisis industri. Negara harus memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan masa depan mereka tidak digadaikan,” ujarnya.
Lebih jauh, Safri menilai isu kolapsnya GNI merupakan alarm keras atas tingginya ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing di sektor sumber daya alam, khususnya nikel. Ia menegaskan kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan tanpa koreksi serius dari pemerintah.
Ketua Fraksi PKB itu juga mengaitkan persoalan ini dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait kedaulatan negara atas sumber daya alam. Menurutnya, komitmen tersebut harus dibuktikan melalui langkah nyata, bukan sekadar retorika politik.
“Ini soal pertaruhan wibawa negara. Kalau pemerintah serius bicara kedaulatan, ini saatnya dibuktikan. Negara harus menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi bukan slogan kosong,” ucap Safri.
Safri turut mendorong evaluasi menyeluruh terhadap struktur kepemilikan industri nikel nasional, termasuk peningkatan porsi kepemilikan dalam negeri melalui BUMN maupun pengusaha nasional.
Legislator PKB dari Dapil Morowali dan Morowali Utara itu juga mengutip pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, yang sebelumnya menyoroti dominasi asing dalam pengelolaan nikel Indonesia.
“Seperti yang pernah disampaikan Pak JK, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, namun ironisnya sebagian besar justru dikuasai asing, bahkan disebut hingga 90 persen dikelola pengusaha dari China. Ini tidak boleh terus terjadi,” kata Safri.
