“Hilirisasi tidak boleh hanya menguntungkan investor. Ketika satu perusahaan mengalami masalah, ekonomi daerah langsung terpukul. Artinya, struktur ekonomi Morowali Utara masih sangat rentan karena terlalu bergantung pada industri tertentu,” tegas Safri, Senin (13/7/2026).
Ia kembali mendesak pemerintah pusat melakukan audit menyeluruh terhadap PT GNI. Audit tersebut, kata Safri, tidak cukup hanya menyangkut persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga harus mencakup kondisi kesehatan keuangan perusahaan, kepatuhan terhadap komitmen investasi, penerapan standar keselamatan kerja, hingga tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan pemerintah daerah.
“Audit total harus dilakukan agar publik mengetahui akar persoalan yang sebenarnya. Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada dampak PHK, tetapi juga harus mengevaluasi tata kelola perusahaan secara menyeluruh,” ujarnya.
Safri juga mengkritik pemerintah pusat yang dinilainya selama ini lebih banyak menikmati penerimaan negara dari sektor pertambangan, sementara daerah penghasil justru harus menanggung dampak ketika industri mengalami krisis.
“Selama bertahun-tahun Morowali Utara menyumbang triliunan rupiah bagi negara dari sektor pertambangan. Namun ketika ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, daerah justru dibiarkan menanggung dampaknya sendiri. Ini merupakan bentuk ketidakadilan fiskal yang harus segera diperbaiki,” katanya.
Ia turut mempertanyakan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kondisi industri pengolahan nikel. Menurutnya, gelombang PHK dalam jumlah besar seharusnya dapat diantisipasi lebih dini apabila pengawasan berjalan efektif.
“Pemerintah harus menjelaskan mengapa tanda-tanda penurunan produksi dan memburuknya kondisi perusahaan tidak direspons sejak awal. Jangan sampai negara baru bergerak setelah ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian,” ujarnya.
