Sebagai solusi jangka panjang, Safri mengusulkan pembentukan dana mitigasi khusus bagi daerah penghasil tambang untuk mengantisipasi dampak sosial dan ekonomi ketika perusahaan mengalami krisis.
“Daerah jangan hanya menerima dampak lingkungan ketika industri berjalan, tetapi kemudian ikut menanggung seluruh beban ketika perusahaan bermasalah. Sudah saatnya pemerintah membentuk dana mitigasi bagi daerah tambang sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan pemerintah daerah,” katanya.
Safri juga meminta pemerintah memastikan seluruh hak pekerja yang terdampak PHK dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan serta segera membuka peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat.
“Di balik sekitar 1.800 pekerja yang kehilangan pekerjaan, ada ribuan anggota keluarga yang ikut terdampak. Mereka bukan sekadar angka statistik, melainkan masyarakat yang harus mendapat perlindungan negara,” tegasnya.
Lebih jauh, Safri menilai gelombang PHK di PT GNI harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan hilirisasi nasional. Menurutnya, keberhasilan hilirisasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai investasi maupun ekspor, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.
Ia menegaskan, indikator keberhasilan hilirisasi harus mencakup kemampuan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat ketahanan ekonomi daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan industri.
“Morowali Utara telah menyumbangkan kekayaan alam bernilai triliunan rupiah kepada negara. Ironisnya, ketika industri mengalami krisis, yang pertama merasakan penderitaan justru masyarakat dan pemerintah daerah,” kata Safri.
Menurutnya, pemerintah pusat tidak boleh membiarkan Morowali Utara menjadi korban kegagalan tata kelola hilirisasi nasional. Karena itu, ia mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap PT GNI sekaligus evaluasi terhadap arah kebijakan hilirisasi yang selama ini diterapkan.
“Pemerintah pusat harus turun tangan melakukan audit total terhadap PT GNI, mengevaluasi seluruh kebijakan hilirisasi, serta memastikan daerah penghasil memperoleh perlindungan fiskal dan ekonomi yang adil. Hilirisasi yang baik bukan hanya menghasilkan nikel, tetapi juga menjamin keberlanjutan pekerjaan, meningkatkan PAD, dan menyejahterakan rakyat,” pungkasnya. ***
