Menurutnya, keberhasilan pembangunan pertanian tidak boleh lagi dibatasi oleh persoalan kewenangan administratif.
“Provinsi tidak punya sawah dan tidak punya petani. Yang punya sawah dan petani adalah kabupaten. Karena itu tugas provinsi adalah membantu, bukan mengambil alih,” ujarnya.
Ia meminta seluruh kepala dinas pertanian kabupaten/kota menyampaikan secara terbuka berbagai kebutuhan daerah sehingga pemerintah provinsi dapat mengalokasikan dukungan yang benar-benar tepat sasaran.
“Saya tidak ingin provinsi membuat program yang ternyata tidak dibutuhkan daerah. Kita harus menyelesaikan persoalan nyata di lapangan, bukan sekadar menjalankan proyek.”
Mantan Bupati Morowali dua periode itu bahkan menegaskan bahwa dirinya ingin menghapus budaya saling melempar tanggung jawab karena alasan kewenangan.
“Kalau ada yang rusak, siapa yang punya kemampuan dan anggaran lebih dulu, kerjakan. Jangan menunggu karena alasan itu kewenangan provinsi, kabupaten atau pusat. Kalau terus begitu, kita tidak akan pernah maju,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Anwar Hafid juga mengajak seluruh penyuluh pertanian, kepala BPP, hingga kepala dinas pertanian agar tidak ragu mengundangnya ketika ada kegiatan panen raya maupun aktivitas pertanian di lapangan.
Menurutnya, kehadiran pemerintah bukan untuk seremonial, melainkan memberikan motivasi kepada petani.
“Kalau ada panen raya, cukup kirim WhatsApp kepada saya. Kalau ada waktu, saya datang. Tidak usah bikin surat resmi, tidak usah pasang tenda, tidak usah potong ayam atau buat acara besar. Saya datang untuk memberi semangat kepada petani,” ujarnya yang disambut tepuk tangan peserta.
Ia menilai semangat merupakan modal penting dalam membangun sektor pertanian.
“Rakyat membutuhkan kehadiran pemimpinnya. Ketika gubernur, bupati, kepala dinas turun ke lapangan, petani merasa diperhatikan dan semakin semangat bekerja.”
Dorong Digitalisasi Pertanian
Selain peningkatan produktivitas, Gubernur juga mendorong transformasi digital dalam tata kelola pertanian.
Menurutnya, seluruh data petani sudah harus terintegrasi secara digital agar pemerintah dapat menyusun kebijakan berbasis data yang akurat.
“Sudah bukan zamannya lagi semua dikerjakan secara manual. Kita harus tahu berapa jumlah petani, di mana mereka berada, bagaimana kondisi lahannya, sampai kondisi keluarganya. Dengan data yang lengkap, bantuan pemerintah akan jauh lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap petani penggarap yang selama ini kerap belum tersentuh berbagai program bantuan karena tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan.
“Tujuan akhir semua program ini adalah kesejahteraan petani. Kita tidak boleh hanya melihat lahannya, tetapi juga melihat kondisi keluarganya, pendidikan anak-anaknya, hingga akses mereka terhadap layanan kesehatan.”
Anwar Hafid juga mengingatkan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam program cetak sawah baru yang menjadi program strategis Kementerian Pertanian.
Menurutnya, pemerintah daerah harus aktif memastikan lokasi yang diusulkan benar-benar layak dikembangkan sehingga target nasional dapat tercapai.
“Jangan sampai lokasi ditentukan hanya berdasarkan peta di atas meja tanpa melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Kita yang paling tahu kondisi daerah kita,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi seluruh pihak agar target penambahan luas sawah tidak berhenti sebagai angka di atas kertas.
Hasil Rakor Jadi Dasar Penyusunan Kebijakan
Menutup arahannya, Anwar Hafid meminta seluruh kepala dinas pertanian memanfaatkan rapat koordinasi untuk menginventarisasi seluruh persoalan yang dihadapi masing-masing daerah.
Seluruh rekomendasi hasil rapat akan dibahas kembali bersama para bupati dan menjadi bahan penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Saya ingin rekomendasi dari rapat ini menjadi dasar kita menyusun kebijakan. Bukan lagi program yang dibuat dari belakang meja, tetapi benar-benar lahir dari kebutuhan daerah.”
Di akhir sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyuluh pertanian yang selama ini menjadi ujung tombak pembangunan pertanian di lapangan.
“Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta’ala, Rapat Koordinasi Perluasan Penerapan Budidaya Padi Pertanian Modern Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.”
Melalui sinergi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, penyuluh, dan petani, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis target peningkatan produktivitas padi hingga rata-rata 6 ton per hektare pada 2027 dapat tercapai sekaligus memperkuat posisi Sulawesi Tengah sebagai salah satu penyangga utama ketahanan pangan nasional. **
