Ia mengingatkan agar Menteri Bahlil konsisten dengan pernyataannya. Bahwa daerah wajib menerima hak sumber daya alamnya (SDA). ‘’Yang dikatakan dan diputuskan Pak Menteri kontraproduktif dan merugikan. Keputusannya akan berdampak merugikan Sulteng. Jangan omon-omon saja tapi beda dengan tindakan,’’ sentil Safri.
Safri menilai ada pertanyaan serius yang perlu dijawab pemerintah setelah terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 157.K/KU.01/MEM.S/2026 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Daerah Pengolah Mineral dan Batubara Tahun 2026.
“Kalau hak daerah penghasil SDA memang harus diperhatikan, tentu kita berharap prinsip itu juga terlihat dalam kebijakan turunannya. Jangan sampai di satu sisi daerah diminta mendukung hilirisasi, tetapi ketika bicara pengakuan fiskal, kontribusi daerah justru dipertanyakan,” kata Safri, barusan dari Jakarta.
