Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut substansi pernyataan Bahlil sebenarnya sejalan dengan kepentingan daerah. Namun, justru karena itu pemerintah pusat perlu memastikan seluruh kebijakan terkait SDA tidak menimbulkan kesan adanya jarak antara semangat yang disampaikan kepada publik dengan kebijakan yang kemudian ditetapkan.
“Jangan sampai narasinya kita bicara keadilan fiskal, tetapi daerah yang menjadi bagian penting dari hilirisasi nasional masih harus bertanya, di mana posisi kami dalam kebijakan fiskal itu?” ujarnya.
Safri secara khusus menyoroti Morowali dan Morowali Utara yang selama ini dikenal sebagai kawasan penting industri pengolahan dan hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah.
Menurut dia, keberadaan industri pengolahan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga membawa konsekuensi yang harus dihadapi pemerintah daerah.
Mulai dari kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, tenaga kerja, mobilitas penduduk, hingga berbagai dampak sosial dan lingkungan, kata Safri, seluruhnya ikut menjadi bagian dari beban daerah.
“Kalau hilirisasinya nyata, industrinya nyata, aktivitas ekonominya nyata, masyarakatnya merasakan dampaknya, tentu wajar kalau daerah kemudian bertanya: bagaimana pemerintah mengakui kontribusi tersebut dalam desain fiskal?” katanya.
