PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bergerak cepat mengantisipasi persoalan pelayanan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis solar, yang dikeluhkan para pelaku angkutan kontainer akibat kendala penggunaan Barcode/QR Code saat pengisian BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mendorong agar persoalan tersebut segera ditangani secara konkret agar tidak mengganggu aktivitas transportasi dan distribusi barang di Sulawesi Tengah.
Langkah tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi bersama sejumlah instansi dan pihak terkait, termasuk PT Pertamina, Hiswana Migas Sulawesi Tengah, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tengah, serta perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
