Gubernur Sulteng Ajak BPK RI Dukung Judicial Review UU Minerba
Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si menitipkan harapan kepada BPK-RI agar ikut memperjuangkan Judicial Review Undang-Undang Minerba.
Harapan itu disampaikan saat menerima kunjungan Tim BPK-RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Senin (14/9).
Menurut gubernur, regulasi minerba perlu diperbaiki agar kehadiran industri pertambangan benar-benar memberikan keadilan bagi daerah penghasil, terutama terkait proporsi Dana Bagi Hasil (DBH) dan pengawasan terhadap dampak lingkungan.
