“Kami berharap agar BPK membawa aspirasi ini ke pusat,” ujarnya.
Gubernur Anwar Hafid lalu menyoroti paradoks hilirisasi ‘raksasa’ di Sulteng yang di satu sisi telah memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Namun di sisi lain, dampaknya ternyata belum signifikan bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat daerah penghasil.
“Hilirisasi belum siginifikan bagi penurunan kemiskinan,” sambungnya.
Kontribusi Sulteng terhadap pendapatan negara diakui gubernur sudah mencapai ratusan triliun, tetapi DBH yang diterima provinsi hanya sekitar Rp200 miliar per tahun.
“Kerusakan lingkungan dan (penurunan) kesehatan juga besar tapi tidak berbanding dengan PAD,” paparnya yang turut menyoroti aspek lain yang terdampak.
