Gerak PSI Dimatikan, Ali Jadi Incaran Politik

  • Whatsapp
Ketua Harian DPP PSI Ahmad H Ali diincar kasus lama KPK. Pernyataan jubir KPK dicurigai mematikan politik PSI.

Oleh : Cak Ando | praktisi media

PSI, partai politik baru di blantika perpolitikan Indonesia rezim milenial, gen Z, gen Alfa. Gerakannya akhir – akhir ini ‘menyusahkan’ parpol lama. Dibuktikan trafight surveinya terus merangkak naik. Akhir Agustus bertengger di angka 4,1 persen. 

Sebagai ‘bapak ideologis’ PSI, mantan Presiden Joko Widodo punya bandul penentu. Bahkan, ketika disambangi tim redaksi Tempo ‘bocor halus’ di kediamannya Solo, Jokowi bertekad membesarkan PSI jadi ancaman nyata partai lain. 

Pernyataan lugas Jokowi, membangun PSI menjadi partai anak muda. Rumah besar milenial, dan partai orang kampung bagai petir dan guntur di telinga elit politik Indonesia. 

Bahkan, analisis visibilitas media digital, PSI lah, partai yang masif memiliki ribuan akun aktif, dan grup sosial media. Algoritma mencatat PSI partai yang ‘nyambung’ komunikasi di laman sosmed dengan milenial. PSI-lah memiliki platform perjuangan politik masa depan Indonesia Emas 2045. 

GAJAH MADA DIINCAR 

Ahmad H Ali, ketua harian DPP PSI mampu menerjemahkan keinginan politik Jokowi di Rakornas PSI Makassar. Masif di darat (akar rumput) dan menyapa masif di dunia maya. 

Ali sosok patih, perdana menteri PSI. Reinkarnasi Patih Gajah Mada era Raja Majapahit, raja Bhayangkara. Hingga Majapahit berjaya di era raja Hayam Wuruk. 

Gaya politik Ali yang mulai dekat dengan kelompok Islam ‘sarungan’ bikin ketar ketir elit yang selama ini senyawa politiknya di kekuatan Islam. Ali juga ahli komunikasi ke sempalan politik religius dan nasionalis mengancam parpol papan menengah dan papan atas. Tak heran, sosok ini harus dimatikan gerakannya. 

Sebagai Gajah Mada PSI, figur Ahmad H Ali bukan politisi baru. Kiprahnya membangun partai lamanya Nasdem diakui dokumen rekapitulasi KPU. Ia pernah dua kali DPR RI. Menyejajarkan Nasdem kekuatan politik di senayan, DPRD provinsi, kabupaten/kota. Di Sulteng, Nasdem pun hingga kini memiliki kursi signifikan merebut kursi pimpinan DPRD. 

Menghambat gerak PSI, diakui atau tidak pasti dilakukan lawan politiknya. Bahkan pelan – pelan merusak citra PSI di mata anak muda yang benci akan korupsi. Salah satunya, langsung membidik perdana menterinya. Pasti pion, kuda dan benteng ‘papan catur’ PSI bergetar. Tapi, master PSI, memiliki skill dewa. Jokowi membalas dengan diam dan senyum. 

HUTANG KPK 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih memiliki hutang pada republik, dan rakyat Indonesia. Sejumlah kasus kasus besar yang sudah tahap penyelidikan mangkrak tak jelas juntrungannya. 

Sebut saja; Kasus Bailout Bank Century (2008), Kasus Korupsi Pengadaan Helikopter Agusto Westland (AW) 101, Kasus Korupsi Kasus Pengadaan e-KTP (2011–2012), Kasus Korupsi Bansos Sembako Kemensos (2020), Kasus Mangkrak Petral dan SKK Migas, Proyek Pembangunan Hambalang (P3SON), dan paling abadi hingga kini Kasus Buronan (Harun Masiku). 

Cara KPK membangun algoritma keterangan pers seolah olah penyelidikan Ahmad H Ali yang sumir terlibat kasus gratifikasi mantan bupati Rita, dilawan publik dan netizen sosmed. Benarkah KPK jalan di real penegakan hukum atau masuk ke jalan politik? 

KPK ditantang publik untuk profesional. Sita uang dan barang senilai Rp3,5 miliar di sebuah rumah yang juga pengusaha sekelas Ali bukanlah hal takjub. Lantas bagaimana dengan yang lain puluhan mobil ditarik tak lama dikembalikan KPK. Komisi anti rasuah dituding sudah jadi alat politik. 

Rakyat sudah tak mudah hanyut gorengan ‘barang lama’ seolah barang baru kinerja KPK. Republik ini sudah dikepung korupsi. Jangan justru lembaga anti korupsi hidup di zona sirkus. *** 

Berita terkait