PALU, 16 September 2026 – Pelantikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara oleh Presiden Prabowo Subianto diapresiasi elit politik Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Safri.
Ketua Fraksi PKB DPRD Sulteng menuntut agar Suahasil komitmen mengatur denyut nadi ekonomi daerah dengan memberikan keadilan fiskal utamanya DBH (dana bagi hasil).
Pergantian Menkeu menjadi momentum menguji keseriusan pemerintah pusat membenahi hubungan keuangan dengan daerah. Salah satu persoalan yang harus segera mendapat kepastian DBH.
Sekretaris Komisi III itu juga mengatakan persoalan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah tidak boleh lagi hanya dibahas sebagai persoalan transfer anggaran. Menurutnya, ada persoalan keadilan yang harus diselesaikan, terutama bagi daerah yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara.
“Ini menjadi ujian bagi Menteri Keuangan yang baru. Bagaimana hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dibangun secara lebih adil dan memberikan kepastian kepada daerah,” kata Safri, Selasa (15/9/2026).
Safri menyoroti persoalan DBH yang hingga kini belum memperoleh penyelesaian secara jelas dan tuntas. Padahal, bagi daerah penghasil dan pengolah sumber daya alam, DBH menjadi salah satu sumber penting untuk membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pemerintah pusat harus melihat persoalan tersebut secara lebih luas. Daerah tidak hanya menjadi penerima transfer, tetapi juga memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan dan perekonomian nasional.
SUMBANG DEVISA
Safri mencontohkan Sulteng beberapa tahun terakhir berkembang menjadi salah satu pusat pertambangan dan hilirisasi nasional.
Aktivitas pertambangan dan industri pengolahan di Sulteng memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, termasuk melalui ekspor dan devisa negara. Namun, di sisi lain, daerah juga menghadapi berbagai persoalan sebagai konsekuensi dari pesatnya aktivitas industri.
Mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, persoalan lingkungan, hingga kebutuhan penanganan dampak sosial di sekitar kawasan pertambangan dan industri.
“Sulawesi Tengah ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Tetapi masyarakat dan pemerintah daerah juga menghadapi berbagai persoalan pembangunan yang membutuhkan dukungan fiskal,” ujarnya.
Karena itu, Safri mempertanyakan jika kontribusi daerah terhadap negara terus meningkat, tetapi ruang fiskal pemerintah daerah masih terbatas untuk membiayai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, jangan sampai daerah hanya dilihat sebagai sumber penerimaan negara, sementara persoalan yang muncul akibat aktivitas ekonomi tersebut sebagian besar harus ditangani oleh pemerintah daerah.
“Jangan sampai daerah menjadi salah satu penyumbang devisa dan penerimaan negara yang besar, tetapi ketika kembali ke daerah, kemampuan fiskalnya tidak cukup untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
DBH Harus Jelas
Safri menilai persoalan DBH harus menjadi bagian penting dalam evaluasi hubungan keuangan pusat dan daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan kepastian mengenai berapa hak yang diterima dan bagaimana mekanisme pembagiannya. Kepastian tersebut penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan daerah menyusun anggaran dan menentukan program pembangunan.
“Daerah membutuhkan kepastian fiskal. Jangan sampai pemerintah daerah dituntut meningkatkan pelayanan dan pembangunan, sementara sumber pendapatan yang menjadi hak daerah belum memiliki penyelesaian yang jelas,” katanya.
Ia berharap Menteri Keuangan yang baru tidak hanya fokus menjaga kesehatan fiskal nasional, tetapi juga memperkuat hubungan fiskal dengan daerah.
Bagi Safri, menjaga keuangan negara memang penting. Namun, kebijakan fiskal juga harus mampu menjawab pertanyaan sederhana: seberapa besar daerah yang menghasilkan penerimaan negara mendapatkan manfaat yang adil untuk membangun daerahnya sendiri.
“Hubungan pusat dan daerah harus dibangun dengan prinsip keadilan. Daerah yang memberikan kontribusi besar kepada negara harus mendapatkan kepastian mengenai hak fiskalnya. Pada akhirnya, masyarakat di daerah juga harus merasakan manfaat dari kekayaan dan aktivitas ekonomi yang ada di wilayahnya,” pungkas Safri. ***
