 |
| Rapat Pemprov Pasca Bencana |
Sumber: antaranews
sulteng
sulteng
BADAN PERENCANAAN Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan biaya
pemulihan pascabencana di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi
Moutong, Sulawesi Tengah, membutuhkan dana sedikitnya Rp22 triliun.
pemulihan pascabencana di Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi
Moutong, Sulawesi Tengah, membutuhkan dana sedikitnya Rp22 triliun.
“Kemungkinan besar kebutuhan dana ini masih bergerak naik karena jumlah
kerusakan dan perugian akibat bencana masih terus dihitung berdasarkan
perkembangan yang terjadi,” kata seorang pejabat Bappenas Suprayoga Hadi
pada konsultasi publik Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Wilayah
Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Kamis petang.
kerusakan dan perugian akibat bencana masih terus dihitung berdasarkan
perkembangan yang terjadi,” kata seorang pejabat Bappenas Suprayoga Hadi
pada konsultasi publik Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Wilayah
Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Kamis petang.
Pada rapat yang dipimpin Gubernur dan diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai
instansi terkait, tokoh masyarakat, agama, akademisi, asosiasi pengusaha, LSM
dan media massa itu, Tim Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan Pembangunan
Wilayah Pascabencana Sulteng dan NTB dari Bappenas memaparkan berbagai hal
tentang upaya pemulihan pascabencana di dua provinsi.
instansi terkait, tokoh masyarakat, agama, akademisi, asosiasi pengusaha, LSM
dan media massa itu, Tim Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan Pembangunan
Wilayah Pascabencana Sulteng dan NTB dari Bappenas memaparkan berbagai hal
tentang upaya pemulihan pascabencana di dua provinsi.
Menurut Suprayoga, kebutuhan dana pemulihan pascagempa di 4 daerah terdampak di
Sulawesi Tengah jauh lebih besar dibanding NTB yang butuh sekitar Rp12 triliun,
karena bencana di Sulteng ini tidak hanya membutuhkan rehabilitasi dan
rekonstruksi tetapi juga relokasi permukiman.
Sulawesi Tengah jauh lebih besar dibanding NTB yang butuh sekitar Rp12 triliun,
karena bencana di Sulteng ini tidak hanya membutuhkan rehabilitasi dan
rekonstruksi tetapi juga relokasi permukiman.
Direktur Otonomi Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas tersebut
mengemukakan bahwa pendanaan yang tersedia untuk pemulihan di dua provinsi itu
semuanya Rp18,392 triliun yang terdiri atas APBN 2019 sebesar Rp5 triliun dan
pengumpulan dana dalam negeri Rp1 triliun serta hibah luar negeri Rp12,392
triliun.
mengemukakan bahwa pendanaan yang tersedia untuk pemulihan di dua provinsi itu
semuanya Rp18,392 triliun yang terdiri atas APBN 2019 sebesar Rp5 triliun dan
pengumpulan dana dalam negeri Rp1 triliun serta hibah luar negeri Rp12,392
triliun.
“Sampai saat ini masih ada gap antara kebutuhan serta ketersediaan dana
sekitar Rp15 triliun untuk kedua wilayah yang dilanda bencana itu,” kata
Sekretaris Tim Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan Pembangunan Wilayah
Pascabencana Sulteng dan NTB di Bappenas itu.
sekitar Rp15 triliun untuk kedua wilayah yang dilanda bencana itu,” kata
Sekretaris Tim Koordinasi dan Asistensi Pemulihan dan Pembangunan Wilayah
Pascabencana Sulteng dan NTB di Bappenas itu.
Mengenai pagu dana APBN, katanya, masih menunggu penetapan APBN 2019, sedangkan
untuk hibah dari lembaga-lembaga donor luar negeri, telah ada komitmen dari
JICA sebesar Rp150 miliar, Bank Pembangunan Asia Rp45 miliar dan Rp78 miliar.
untuk hibah dari lembaga-lembaga donor luar negeri, telah ada komitmen dari
JICA sebesar Rp150 miliar, Bank Pembangunan Asia Rp45 miliar dan Rp78 miliar.
Khusus terkait pinjaman baru dari lembaga keuangan dunia, ia menyebutkan bahwa
Bank Dunia menyiapkan pinjaman proyek sebesar 500 juta dolar AS dan Bank
Pembangunan Asia (ADB) juga 500 juta dolar AS. Sementara pinjaman program, Bank
Dunia menyiapkan 150 juta dolar AS dan ADB 500 juta dolar AS.
Bank Dunia menyiapkan pinjaman proyek sebesar 500 juta dolar AS dan Bank
Pembangunan Asia (ADB) juga 500 juta dolar AS. Sementara pinjaman program, Bank
Dunia menyiapkan 150 juta dolar AS dan ADB 500 juta dolar AS.
Suprayoga menyebutkan bahwa Pemerintah Jepang melalui Japan International
Cooperation Agency (JICA) siap memberikan bantuan jangka panjang untuk
pemulihan pascabencana di Sulteng dengan target menjadikan Kota Palu sebagai
Kota Berkelas Dunia (World Class City).
Cooperation Agency (JICA) siap memberikan bantuan jangka panjang untuk
pemulihan pascabencana di Sulteng dengan target menjadikan Kota Palu sebagai
Kota Berkelas Dunia (World Class City).
“JICA telah membantu pemerintah Indonesia untuk melakukan penelitian
geologi di Lembah Palu untuk menentukan zona-zona terlarang dan aman bagi
relokasi permukiman dan pembangunan secara luas ke depan,” ujar Suprayoga
lagi.
geologi di Lembah Palu untuk menentukan zona-zona terlarang dan aman bagi
relokasi permukiman dan pembangunan secara luas ke depan,” ujar Suprayoga
lagi.
Konsultasi publik yang dihadiri pejabat Eselon II dari Kementerian ESDM,
Kementerian ATR/BPN, BNPB dan BMKG itu dimaksudkan untuk menghimpun pendapat
publik dari empat daerah terdampak bencana di Sulteng sebelum konsep Rencana
Induk Pemulihan dan Pembangunan Wilayah Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah
dan NTB itu diserahkan kepada Wapres HM Jusuf Kalla pada 23 November untuk
dibahas dan ditetapkan.
Kementerian ATR/BPN, BNPB dan BMKG itu dimaksudkan untuk menghimpun pendapat
publik dari empat daerah terdampak bencana di Sulteng sebelum konsep Rencana
Induk Pemulihan dan Pembangunan Wilayah Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah
dan NTB itu diserahkan kepada Wapres HM Jusuf Kalla pada 23 November untuk
dibahas dan ditetapkan.
Konsep ini akan menjadi acuan bagi pemeritnah Provinsi Sulteng dan empat
kabupaten/kota terdampak bencana untuk menyesuaikan Rencana Tata Ruang wilayah
(RTRW) serta penyusunan rencana tindak secara rinci untuk mulai melakukan
rekonstruksi dan pemulihan di berbagai bidang. “Bila rencana dan strategi
yang tertuang dalam konsep ini terlaksana, kami perkirakan daerah terdampak
gempa akan pulih kembali dalam tempo empat tahun ke depan,” ujar
Suprayoga.**
kabupaten/kota terdampak bencana untuk menyesuaikan Rencana Tata Ruang wilayah
(RTRW) serta penyusunan rencana tindak secara rinci untuk mulai melakukan
rekonstruksi dan pemulihan di berbagai bidang. “Bila rencana dan strategi
yang tertuang dalam konsep ini terlaksana, kami perkirakan daerah terdampak
gempa akan pulih kembali dalam tempo empat tahun ke depan,” ujar
Suprayoga.**
