 |
Sumber: Humpro Sulteng
|
DANA Stimulan dan bantuan duka bagi korban bencana di
Sulawesi Tengah akan segera direalisasikan. Pemprov Sulteng telah mengajukan
permohonan pencairan dana tersebut ke pusat pada 8 Januari 2019 sebesar Rp2,6
trilyun.
“BNPB
akan segera memproses usulan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terkait
pengajuan dana stimulan dan dana santunan,” kata Kepala BNPB RI Letjen Doni
Monardo, di Palu, Kamis (17/1/2019.
akan segera memproses usulan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terkait
pengajuan dana stimulan dan dana santunan,” kata Kepala BNPB RI Letjen Doni
Monardo, di Palu, Kamis (17/1/2019.
Pada
rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan pemulihan dampak bencana di Pasigala, lebih
jauh Monardo mengatakan penataan percepatan pemulihan dampak bencana,
apabila terdapat masyarakat yang belum mau mengikuti arahan dari pemerintah.
Kepala BNPB menghimbau “Perlu
rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan pemulihan dampak bencana di Pasigala, lebih
jauh Monardo mengatakan penataan percepatan pemulihan dampak bencana,
apabila terdapat masyarakat yang belum mau mengikuti arahan dari pemerintah.
Kepala BNPB menghimbau “Perlu
dibentuk
tim terpadu dan saya harap unsur TNI/Polri ikut terlibat melakukan
pendekatan kepada para tokoh serta melibatkan media untuk untuk
mensosialisasikan program-program pemerintah ke depan terutama yang berhubungan
dengan penataan kembali Pasigala dan Parigi Moutong,” harapnya.
tim terpadu dan saya harap unsur TNI/Polri ikut terlibat melakukan
pendekatan kepada para tokoh serta melibatkan media untuk untuk
mensosialisasikan program-program pemerintah ke depan terutama yang berhubungan
dengan penataan kembali Pasigala dan Parigi Moutong,” harapnya.
Selain
itu, untuk rencana tata ruang wilayah yang terdampak bencana, diperlukan pula
melibatkan para pakar yang telah didukung teknologi yang semakin canggih
mengingat Sulawesi Tengah masuk kawasan yang rentan gempa bumi dan bisa
menimbulkan tsunami dan likuifaksi.
itu, untuk rencana tata ruang wilayah yang terdampak bencana, diperlukan pula
melibatkan para pakar yang telah didukung teknologi yang semakin canggih
mengingat Sulawesi Tengah masuk kawasan yang rentan gempa bumi dan bisa
menimbulkan tsunami dan likuifaksi.
Terkait
asprirasi masyarakat Balaroa dan Petobo agar direlokasi dekat pemukiman
sebelumnya, Gubernur H Longki Djanggola mengungkapkan bahwa pihaknya belum
dapat menetapkan lokasi tersebut untuk dijadikan lokasi hunian tetap, karena
belum diteliti oleh kementerian teknis. Sehingga diharapkan Pemerintah Kota
Palu dapat mengusulkan kembali tambahan lokasi relokasi guna menjawab
permintaan masyarakat.
asprirasi masyarakat Balaroa dan Petobo agar direlokasi dekat pemukiman
sebelumnya, Gubernur H Longki Djanggola mengungkapkan bahwa pihaknya belum
dapat menetapkan lokasi tersebut untuk dijadikan lokasi hunian tetap, karena
belum diteliti oleh kementerian teknis. Sehingga diharapkan Pemerintah Kota
Palu dapat mengusulkan kembali tambahan lokasi relokasi guna menjawab
permintaan masyarakat.
“Kami
masih menunggu usulan untuk diteruskan ke pemerintah pusat melalui Bappenas
yang akan mengkoordinir dengan kementerian teknis terkait,” sebutnya.
masih menunggu usulan untuk diteruskan ke pemerintah pusat melalui Bappenas
yang akan mengkoordinir dengan kementerian teknis terkait,” sebutnya.
Lebih
jauh Gubernur menuturkan pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota yang
terdampak bencana, telah menyusun rencana aksi untuk dijadikan master plan
perubahan tata ruang Sulawesi Tengah.
jauh Gubernur menuturkan pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota yang
terdampak bencana, telah menyusun rencana aksi untuk dijadikan master plan
perubahan tata ruang Sulawesi Tengah.
Langkah-langkah
strategis percepatan pemulihan dampak bencana Pasigala dan Parmout, pemerintah
telah menetapkan SK tentang penetapan lokasi tanah relokasi pemulihan akibat
bencana atas usulan dari pemerintah setempat, untuk Kota Palu seluas 560,93 Ha
yang meliputi kecamatan Tatanga seluas 79,3 Ha terletak di Kelurahan Duyu,
Kecamatan Mantikulore seluas 481,63 ha terletak di Kelurahan Tondo dan
Kelurahan Talise.
strategis percepatan pemulihan dampak bencana Pasigala dan Parmout, pemerintah
telah menetapkan SK tentang penetapan lokasi tanah relokasi pemulihan akibat
bencana atas usulan dari pemerintah setempat, untuk Kota Palu seluas 560,93 Ha
yang meliputi kecamatan Tatanga seluas 79,3 Ha terletak di Kelurahan Duyu,
Kecamatan Mantikulore seluas 481,63 ha terletak di Kelurahan Tondo dan
Kelurahan Talise.
Sedangkan
Kabupaten Sigi terletak di Kecamatan Sigi Biromaru meliputi Desa Pombewe seluas
201,12 Ha dan Desa Oloboju 160,88 ha. Lokasi tersebut sudah memenuhi syarat
karena telah dilakukan kajian melalui kementerian teknis dan JICA (badan
kerjasama internasional Jepang).
Kabupaten Sigi terletak di Kecamatan Sigi Biromaru meliputi Desa Pombewe seluas
201,12 Ha dan Desa Oloboju 160,88 ha. Lokasi tersebut sudah memenuhi syarat
karena telah dilakukan kajian melalui kementerian teknis dan JICA (badan
kerjasama internasional Jepang).
Sementara
itu Sekretaris Daerah Prov.Sulawesi Tengah Drs.H.Mohamad Hidayat
Lamakarate,M.Si selaku Ketua Percepatan Pemulihan Dampak Bencana Sulawesi
Tengah dan Selaku Ketua Pusdatina Prov.Sulawesi Tengah melaporkan, sesuai data
Pusdatina Prov. Sulteng pertanggal 7 Januari 2019 dan Surat Keputusan Gubernur
Sulawesi Tengah nomor 360/006/BPBD-G.ST/2019 yang bersumber dari kabupaten
/ kota dan NGO, bahwa korban meninggal dunia akibat bencana yang telah
dimakamkan oleh pihak keluarga sesuai by name by adress berjumlah 2.657 jiwa
dan korban meninggal yang tidak teridentifikasi berjumlah 1.016 jiwa yang
dikuburkan secara massal di dua tempat yakni di pantoloan sejumlah 35 jiwa
serta pemakaman umum peboya 981 jiwa. Adapun korban yang dinyatakan hilang oleh
keluarga berjumlah 667 jiwa, sehingga jumlah total keseluruhan korban yang
dinyatakan meninggal dan hilang adalah 4.340 jiwa.
itu Sekretaris Daerah Prov.Sulawesi Tengah Drs.H.Mohamad Hidayat
Lamakarate,M.Si selaku Ketua Percepatan Pemulihan Dampak Bencana Sulawesi
Tengah dan Selaku Ketua Pusdatina Prov.Sulawesi Tengah melaporkan, sesuai data
Pusdatina Prov. Sulteng pertanggal 7 Januari 2019 dan Surat Keputusan Gubernur
Sulawesi Tengah nomor 360/006/BPBD-G.ST/2019 yang bersumber dari kabupaten
/ kota dan NGO, bahwa korban meninggal dunia akibat bencana yang telah
dimakamkan oleh pihak keluarga sesuai by name by adress berjumlah 2.657 jiwa
dan korban meninggal yang tidak teridentifikasi berjumlah 1.016 jiwa yang
dikuburkan secara massal di dua tempat yakni di pantoloan sejumlah 35 jiwa
serta pemakaman umum peboya 981 jiwa. Adapun korban yang dinyatakan hilang oleh
keluarga berjumlah 667 jiwa, sehingga jumlah total keseluruhan korban yang
dinyatakan meninggal dan hilang adalah 4.340 jiwa.
Selanjutnya
Sekda Prov. Sulteng menyampaikan pengungsi yang terdampak di Pasigala dan
Parigi Moutong tersebar pada 400 titik pengungsian, dengan jumlah 53.182 KK,
jika di simpulkan secara jiwa maka jumlah keseluruhan sebanyak 172.635 jiwa.
Sedangkan kondisi rumah masyarakat, menurutnya terdapat 40.085 rusak ringan,
26.122 rusak sedang, 29.771 rusak berat, 4.050 rumah yang dinyatakan hilang
akibat gempa bumi, tsunami dan likuifaksi.
Sekda Prov. Sulteng menyampaikan pengungsi yang terdampak di Pasigala dan
Parigi Moutong tersebar pada 400 titik pengungsian, dengan jumlah 53.182 KK,
jika di simpulkan secara jiwa maka jumlah keseluruhan sebanyak 172.635 jiwa.
Sedangkan kondisi rumah masyarakat, menurutnya terdapat 40.085 rusak ringan,
26.122 rusak sedang, 29.771 rusak berat, 4.050 rumah yang dinyatakan hilang
akibat gempa bumi, tsunami dan likuifaksi.
Selain
itu, Sekda Prov.Sulawesi Tengah juga menjelaskan berdasarkan combine data
bencana kab / kota kebutuhan huntara untuk pasigala sebanyak 1.711 Unit atau
20.610 bilik. Dari laporan pemerintah kabupaten parigi moutong berdasarkan
konfirmasi terakhir, bahwa masyarakat disana tidak membutuhkan huntara, namun
yang mereka butuhkan adalah dana stimulan sesuai jumlah kondisi rumah yang
rusak sebanyak 5.550.
itu, Sekda Prov.Sulawesi Tengah juga menjelaskan berdasarkan combine data
bencana kab / kota kebutuhan huntara untuk pasigala sebanyak 1.711 Unit atau
20.610 bilik. Dari laporan pemerintah kabupaten parigi moutong berdasarkan
konfirmasi terakhir, bahwa masyarakat disana tidak membutuhkan huntara, namun
yang mereka butuhkan adalah dana stimulan sesuai jumlah kondisi rumah yang
rusak sebanyak 5.550.
Turut
hadir pada rapat evaluasi tersebut antara lain Kepala BMKG Pusat Prof Dwikorita
Karnawati dan Pejabat Eselon I Kementerian Politik, Hukum dan HAM RI,
TNI/Polri, lembaga/kementerian teknis terkait, Wakil Bupati Parigi Moutong,
Wakil Bupati Sigi, para kepala OPD lingkup provinsi dan kab/kota (Palu, Sigi,
Donggala dan Parmout).**
hadir pada rapat evaluasi tersebut antara lain Kepala BMKG Pusat Prof Dwikorita
Karnawati dan Pejabat Eselon I Kementerian Politik, Hukum dan HAM RI,
TNI/Polri, lembaga/kementerian teknis terkait, Wakil Bupati Parigi Moutong,
Wakil Bupati Sigi, para kepala OPD lingkup provinsi dan kab/kota (Palu, Sigi,
Donggala dan Parmout).**
