Sumber: antaranews.com
GUBERNUR Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengimbau agar kawasan di Kelurahan
Lere yang berjarak kurang dari 500 meter dari Teluk Palu agar tidak dihuni
lagi.
Lere yang berjarak kurang dari 500 meter dari Teluk Palu agar tidak dihuni
lagi.
Imbauan itu disampaikan Longki di depan jamaah yang banyak merupakan
warga Lere yang mengungsi di halaman Masjid Agung Darussalam Palu usai
menunaikan ibadah salat Jumat di masjid agung terbesar di Sulteng itu, Jumat
siang (18/1).
warga Lere yang mengungsi di halaman Masjid Agung Darussalam Palu usai
menunaikan ibadah salat Jumat di masjid agung terbesar di Sulteng itu, Jumat
siang (18/1).
“Kawasan Lere ini jangan lagi dihuni karena sangat berbahaya
dan ditandai dengan zona merah dalam peta Zona Rawan Bencana (ZRB) sebab
beresiko tinggi terkena tsunami,” imbau Longki.
dan ditandai dengan zona merah dalam peta Zona Rawan Bencana (ZRB) sebab
beresiko tinggi terkena tsunami,” imbau Longki.
Jika warga tetap bersikeras menempati kawasan tersebut, pemerintah akan
lepas tangan dan tidak akan bertanggungjawab atas bencana tsunami maupun
ombak pasang yang waktu-waktu bisa melanda.
lepas tangan dan tidak akan bertanggungjawab atas bencana tsunami maupun
ombak pasang yang waktu-waktu bisa melanda.
“Di kawasan likuefaksi di Kelurahan Balaroa dan Kelurahan Petobo
juga tidak boleh dihuni lagi. Kalau tetap didiami dan tinggal di situ
pemerintah tidak akan bertanggung jawab,” kata Longki.
juga tidak boleh dihuni lagi. Kalau tetap didiami dan tinggal di situ
pemerintah tidak akan bertanggung jawab,” kata Longki.
Olehnya dalam waktu dekat Longki mengatakan pemerintah akan memasang
tanda larangan menempati, menghuni dan membangun kembaki di kawasan-kawasan
yang dilanda tsunami dan likuefaksi.
tanda larangan menempati, menghuni dan membangun kembaki di kawasan-kawasan
yang dilanda tsunami dan likuefaksi.
“Sebagai gantinya kita akan beri huntara (hunian sementara) dan
huntap (hunian tetap) namun bapak-bapak saya mohon bersabar karena huntara
sementara dibangun,”ujar Longki.
huntap (hunian tetap) namun bapak-bapak saya mohon bersabar karena huntara
sementara dibangun,”ujar Longki.
Pemerintah pusat dan daerah saat ini bekerja semaksimal mungkin untuk
menyelesaikan pembangunan huntara yang ditargetkan rampung sebelum masa
perpanjangan transisi darurat ke pemulihan berakhir pada akhir Februari
nanti.
menyelesaikan pembangunan huntara yang ditargetkan rampung sebelum masa
perpanjangan transisi darurat ke pemulihan berakhir pada akhir Februari
nanti.
“Saya mohon agar bersabar. Saya berusaha bapak-bapak segera bisa
menempati huntara kemudian huntap,” imbuh Longki.
menempati huntara kemudian huntap,” imbuh Longki.
Dalam kesempatan itu Longki juga meminta agar tidak ada lagi yang
saling menyalahkan, baik antara warga maupun antara warga
dengan pemerintah daerah.
saling menyalahkan, baik antara warga maupun antara warga
dengan pemerintah daerah.
“Jangan lagi kita saling menyalahkan. Jadikan ini sebagai sarana
untuk makin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Bapak tahu, 4000 lebih
saudara kita yang meninggal. 2600 lebih diketahui identitasnya dan 1600 lebih
tidak diketahui,” ucap Longki.
untuk makin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Bapak tahu, 4000 lebih
saudara kita yang meninggal. 2600 lebih diketahui identitasnya dan 1600 lebih
tidak diketahui,” ucap Longki.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) berupaya agar 1000 an unit huntara yang tersebar di Kota
Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala dapat ditempati akhir bulan depan saat masa
perpanjangan transisi darurat ke pemulihan berakhir.**
Rakyat (PUPR) berupaya agar 1000 an unit huntara yang tersebar di Kota
Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala dapat ditempati akhir bulan depan saat masa
perpanjangan transisi darurat ke pemulihan berakhir.**