 |
|
Sumber: Humpro Sulteng
|
BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah akan melakukan Audit
Awal Laporan Keuangan Pemda Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018. Tim
audit berharap Tata Kelola Keuangan Pemda Propinsi tahun 2018 dapat terus dipertahankan
dengan Opini WTP seperti tahun sebelumnya.
Awal Laporan Keuangan Pemda Propinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018. Tim
audit berharap Tata Kelola Keuangan Pemda Propinsi tahun 2018 dapat terus dipertahankan
dengan Opini WTP seperti tahun sebelumnya.
“Pemeriksaan Tata Kelola Keuangan untuk Tahun
Anggaran 2018 akibat bencana banyak hal yang menjadi perhatian kita bersama
terkait Inventarisasi Aset yang Terdampak bencana. Tetapi tetap diharapkan hasil
Audit nantinya tetap mendapat Opini WTP,” kata anggota Tim BPK, Arief
Arkanuddin, SE, MM,Ak, di Palu (Selasa, 12/2/2019).
Anggaran 2018 akibat bencana banyak hal yang menjadi perhatian kita bersama
terkait Inventarisasi Aset yang Terdampak bencana. Tetapi tetap diharapkan hasil
Audit nantinya tetap mendapat Opini WTP,” kata anggota Tim BPK, Arief
Arkanuddin, SE, MM,Ak, di Palu (Selasa, 12/2/2019).
Saat menerima tim BPK di ruang kerjanya,
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tengah, Moh Hidayat Lamakarate mengatakan
pihaknya bersama gubernur telah menyampaikan kepada BPKAD dan seluruh OPD agar
dapat dilakukan inventarisasi aset dengan baik walaupun adanya dampak
Bencana Alam.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tengah, Moh Hidayat Lamakarate mengatakan
pihaknya bersama gubernur telah menyampaikan kepada BPKAD dan seluruh OPD agar
dapat dilakukan inventarisasi aset dengan baik walaupun adanya dampak
Bencana Alam.
“Audit yang akan dilakukan BPK RI terhadap laporan
Keuangan Pemda Provinsi tahun anggaran 2018 sangat penting untuk dapat
memperbaiki administrasi pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah Propinsi
Sulawesi Tengah,” kata Hidayat.
Keuangan Pemda Provinsi tahun anggaran 2018 sangat penting untuk dapat
memperbaiki administrasi pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah Propinsi
Sulawesi Tengah,” kata Hidayat.
Terkait dengan pengelolaan bantuan keuangan
penanggulangan bencana baik yang masuk ke rekening Pemerintah Daerah dan rekening
BPBD, lanjutnya, Gubernur dan kami sudah menyampaikan agar pengelolaan bantuan
keuangan tersebut dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan
perundang undangan yang berlaku.**
penanggulangan bencana baik yang masuk ke rekening Pemerintah Daerah dan rekening
BPBD, lanjutnya, Gubernur dan kami sudah menyampaikan agar pengelolaan bantuan
keuangan tersebut dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan
perundang undangan yang berlaku.**
