PENCAIRAN Dana bantuan sosial (Bansos) makin deras menjelang Pilpres 2019. Data APBN KiTA menunjukkan, realisasi belanja pemerintah pusat untuk bansos pada Januari 2019 telah mencapai Rp15,1 triliun.
Angka tersebut melonjak tiga kali lipat dibandingkan pencairan dana bansos pada Januari 2018 yang hanya Rp5,3 triliun. “Bansos mengalami kenaikan yang cukup tinggi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di konferensi pers APBN KiTA di kantor Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta, Rabu (20/2/2019).
Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati berdalih realisasi bantuan sosial pada Januari 2019 jauh lebih besar dibandingkan pada awal tahun lalu karena ada pencairan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I dipercepat.
Selain itu, indeks bantuan pada komponen kesehatan dan pendidikan juga mengalami peningkatan hingga 100 persen atau dua kali lebih besar disbanding 2018.
Sri Mulyani menambahkan pencairan bansos pada Januari 2019 tinggi karena alokasi anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) juga naik pada tahun ini.
Pada 2019, alokasi anggaran PKH ialah senilai Rp.34,4 triliun, sedangkan pada 2018 hanya Rp17 triliun.
“PKH mengalami kenaikan dua kali lipat sehingga realisasinya juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Juga untuk program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) atau rastra (Beras Sejahtera) yang juga mengalami kenaikan,” ujar Sri Mulyani.
Realisasi belanja negara sepanjang Januari 2019 tercatat Rp153,8 triliun atau 6,3 persen dari pagu APBN tahun ini senilai Rp2461,1 triliun.
Dari nilai tersebut, belanja pemerintah pusat terealisasi Rp76,1 triliun atau mencapai 4,7 persen dari total anggaran belanja Rp1634,3 triliun. Rinciannya, realisasi belanja kementerian/lembaga selama Januari 2019 mencapai Rp31,97 triliun atau 3,74 persen dari Pagu APBN. Adapun bansos termasuk dalam belanja kementerian/lembaga. Sedangkan belanja non K/L pada periode yang sama, sudah sebesar Rp44,1 triliun atau 5,7 persen dari Pagu APBN. **
