 |
|
Reportase: andono wibisono
|
KOMISI Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia RI perwakilan Sulawesi Tengah
mengapresiasi perpanjangan status transisi darurat bencana di Padagimo,
Sulteng. Bahkan, Komnas HAM mengusulkan agar seluruh tahapan penanganan bencana
di Sulteng diawasi. ‘’Bila perlu membuka kantor sementara di Palu,’’ tulis
Ketua Komnas HAM perwakilan Sulteng, Dedi Askary SH ke kailipost.com
mengapresiasi perpanjangan status transisi darurat bencana di Padagimo,
Sulteng. Bahkan, Komnas HAM mengusulkan agar seluruh tahapan penanganan bencana
di Sulteng diawasi. ‘’Bila perlu membuka kantor sementara di Palu,’’ tulis
Ketua Komnas HAM perwakilan Sulteng, Dedi Askary SH ke kailipost.com
Catatan pentingnya, segala soal kekurangan lainnya yang mengemuka dalam
rapat evaluasi, jangan hanya sekedar dijadikan catatan belaka. Menurutnya,
evaluasi rapat tersebut yang mengungkap segala kekurangan, kendala dan masalah
menjadi rekomendasi yang harus dilaksanakan pada tahap selanjutnya. ‘’Atau pada
tahap perpanjangan transisi darurat ke pemulihan (jika tahap perpanjangan itu
dilakukan), jangan hanya menjadi tumpukan dokumen sebagai bahan santapan
rayap apalagi hanya dijadikan alasan agar tahap transisi darurat ke pemulihan
dilakukan perpanjangan, pastikan semuanya dapat dilakukan perbaikan, pastikan
segala sesuatunya dapat dilakukan dengan cepat, tepat efisien,’’ terangnya.
rapat evaluasi, jangan hanya sekedar dijadikan catatan belaka. Menurutnya,
evaluasi rapat tersebut yang mengungkap segala kekurangan, kendala dan masalah
menjadi rekomendasi yang harus dilaksanakan pada tahap selanjutnya. ‘’Atau pada
tahap perpanjangan transisi darurat ke pemulihan (jika tahap perpanjangan itu
dilakukan), jangan hanya menjadi tumpukan dokumen sebagai bahan santapan
rayap apalagi hanya dijadikan alasan agar tahap transisi darurat ke pemulihan
dilakukan perpanjangan, pastikan semuanya dapat dilakukan perbaikan, pastikan
segala sesuatunya dapat dilakukan dengan cepat, tepat efisien,’’ terangnya.
Patut diingat, lanjut Dedi, jika perpanjangan itu sampai dilakukan
konsekuensinya sama dengan memperpanjang penderitaan masyarakat korban yg masih
bertahan di 400 titik tenda-tenda pengungsian.
konsekuensinya sama dengan memperpanjang penderitaan masyarakat korban yg masih
bertahan di 400 titik tenda-tenda pengungsian.
Pada tahap selanjutnya agar
benar-benar diingat, khususnya bagi pemerintah pusat. ‘Maksimalkan fasilitasi
dan asistensi Pemprov dan Pemkab/Pemkot, bukan intervensi sebagaimana yang dilakukan
selama ini,’’ ujarnya.
benar-benar diingat, khususnya bagi pemerintah pusat. ‘Maksimalkan fasilitasi
dan asistensi Pemprov dan Pemkab/Pemkot, bukan intervensi sebagaimana yang dilakukan
selama ini,’’ ujarnya.
Dedi juga mendukung sikap Wapres RI, Jusuf Kalla telah menegaskan
komitmennya untuk segera menginstruksikan PLN agar segera penuhi kebutuhan
listrik di huntara-huntara yang sudah ada. Komnas HAM juga mengusulkan membangun
komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan semua pihak.
komitmennya untuk segera menginstruksikan PLN agar segera penuhi kebutuhan
listrik di huntara-huntara yang sudah ada. Komnas HAM juga mengusulkan membangun
komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan semua pihak.
‘’Maksimalkan
penggunaan sumber daya lokal, khususnya SDM-SDM lokal yang potensial, koordinasi
dengan rektor dan pimpinan perguruan tinggi untuk pelibatan mahasiswa-mahasiswa
tingkat akhir khususnya dari program studi pendidikan, tehnik dll, dorong ormas
dan organisasi lokal untuk bersama-sama, bergotong royong bangun Sulteng yg
lebih hebat dan bermartabat.’’ Usulnya.
penggunaan sumber daya lokal, khususnya SDM-SDM lokal yang potensial, koordinasi
dengan rektor dan pimpinan perguruan tinggi untuk pelibatan mahasiswa-mahasiswa
tingkat akhir khususnya dari program studi pendidikan, tehnik dll, dorong ormas
dan organisasi lokal untuk bersama-sama, bergotong royong bangun Sulteng yg
lebih hebat dan bermartabat.’’ Usulnya.
Sementara untuk kepentingan pengawasan dan penindakan hukum,
maksimalkan peran dan fungsi aparat penegakkan hukum baik kepolisian maupun
BPKP atau perwakilan BPK, bila perlu, KPK segera membuka Kantor Perwakilannya
di Sulteng.**
maksimalkan peran dan fungsi aparat penegakkan hukum baik kepolisian maupun
BPKP atau perwakilan BPK, bila perlu, KPK segera membuka Kantor Perwakilannya
di Sulteng.**
