GUBERNUR Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan bahwa daerahnya telah mencatat banyak kemajuan dalam pembangunan namun satu hal yang masih harus mendapat perhatian serius semua pihak adalah angka kemiskinan yang masih cukup tinggi.
“Persoalan kemiskinan masih memprihatinkan, walau berhasil diturunkan 0,32 persen dari 14,01 persen (Maret 2018) menjadi 13,69 persen pada September 2018,” kata gubernur dalam sambutan yang dibacakan Asisten Administrasi Umum, Hukum dan Organisasi Setprov Muliono pada Forum Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) di Palu, Selasa (26/3/2019).
Menurut gubernur, angka kemiskinan Sulteng itu masih jauh di atas angka rata-rata nasional pada 2018 sebesar 9,66 persen. Penduduk Sulteng sendiri pada 2015 tercatat sekitar 3,2 juta jiwa.
Sama halnya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih lebih rendah dari angka nasional meski trennya naik tiap tahun yaitu dari 67,47 tahun 2016 menjadi 68,11 tahun 2017 sementara IPM nasional pada 2017 tercatat 70,81 poin.
Namun demikian, sudah cukup banyak kemajuan yang dicapai Sulteng pada tahun ke-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Misalnya pertumbuhan ekonomi Sulteng dalam dua tahun terakhir selalu lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang berkutat di angka 5,17 persen.
“Pada 2018, ekonomi Sulteng tumbuh sebesar 6,3 persen sedikit melambat dari tahun 2017 sebesar 7,14 persen sebagai dampak bencana alam 28 Septemebr 2018,” ujar Muliono.
Perbaikan pemerataan pendapatan secara individu juga semakin membaik ditandai penurunan indeks gini yakni dari 0,345 pada 2017 menjadi 0,317 pada 2018.
Dengan forum OPD, gubernur mengharapkan unsur perangkat kerja provinsi dan kabupaten/kota dapat menyinergikan usulan program/kegiatan tahun 2020 yang berbasis kinerja, tepat perencanaan dan penganggaran serta jelas sasaran.
Sasaran yang dimaksud ialah menumbuhkan ekonomi 6 sampai 7 persen, inflasi 3,5 sampai 4,5 persen, PDRB perkapita Rp53 sampai Rp54 juta, indeks gini pada kisaran 0,3 sampai 0,325, menurunkan penduduk miskin sebesar 87 sampai 86,4 persen, tingkat pengangguran 4 sampai 3,3 persen dan meningkatkan IPM pada angka 68,5 sampai 69,5.
“Sehingga dapat menghasilkan rumusan rencana program pembangunan yang tajam menurut skala prioritas serta sinergi kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” terangnya.
Turut hadir dalam Forum OPD provinsi dan kabupaten/kota se-Sulteng itu adalah pejabat perbankan, dunia usaha, akademisi, dan mitra kerja. Forum OPD ini mengambil thema Pembangun kembali Sulawesi Tengah melalui penguatan mutu modal manusia dan infrastruktur. Tema ini sejalan dengan prioritas RPJMD 2016-2021 yakni peningkatan kualitas SDM, penguatan daya saing dan pemantapan jaringan infrastruktur daerah.
Setelah pembukaan akan dilanjut desk antara OPD provinsi dan kabupaten/kota di kantor Bapedda provinsi sampai Kamis(28/3).**
Sumber: Humpro Sulteng
